Di Forum G20, Ketua DPR Ajak Kolaborasi Membangun Dunia yang Lebih Baik

Bali - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani yang juga Ketua DPR 20 (P20) menghadiri KTT Lembaga Pemeriksa Keuangan 20 (SAI20), yang merupakan Engagement Group terbaru di G20.

Dalam forum yang digagas Indonesia dalam Kepresidenan G20 2022, Puan mengajak negara-negara G20 untuk berkolaborasi dalam berbagai isu global. 

Kehadiran Puan pada pembukaan KTT SAI20 yang digelar di Nusa Dua, Bali disambut baik oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Isma Yatun selaku Ketua SAI20. 

Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Anggota Badan Kerjasama Antar DPR RI (BKSAP DPR RI) Irine Yusiana Roba Putri. 

“Kita hidup di bumi yang sama, oleh karena itu kita perlu mengedepankan kerja sama, kolaborasi, dan gotong royong untuk membangun dunia yang lebih baik untuk semua,” kata Puan di Bali, Kamis (31/8/2022).

Forum ini ditujukan agar Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) negara-negara anggota G20 mendorong kerja sama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara G20. 

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

SAI20 juga berfokus pada tata kelola yang baik dan akuntabel melalui peningkatan peran SAI dalam kerangka G20. KTT SAI20 bertujuan untuk membahas kontribusi nyata Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI) negara-negara anggota G20 dalam situasi pandemi pasca-Covid-19. 

Selain mempercepat pemulihan ekonomi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). 

“Ini tentu sangat strategis, karena dunia baru saja menghadapi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan upaya dan langkah luar biasa dalam mengelola keuangan negara. Jadi, peran BPK, sangat penting untuk menjawab kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam situasi pascapandemi,” jelas Puan.

Puan menambahkan, pandemi COVID-19 saat ini telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara di dunia. Semua negara juga mengambil langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman krisis.

Sejumlah agenda pembangunan melambat akibat pandemi Covid-19, termasuk langkah pencapaian SDGs karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi dan dampaknya. 

Puan berharap hasil KTT G20 mendatang mampu mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini sesuai dengan tema Kepresidenan G20 Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’. 

“Hasil KTT G20 juga diharapkan dapat menyatukan upaya bersama untuk pemulihan yang lebih baik dari krisis Covid-19 dan kemudian mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia,” kata Puan.

Komitmen ini, kata Puan, tentu akan menginspirasi DPR dan BPK untuk berkontribusi pada kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan. Sebagai penyelenggara The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), DPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah menginisiasi pembentukan Lembaga Pemeriksa Keuangan 20 (SAI20) sebagai kelompok keterlibatan baru G20. 

“Agar mereka mampu berpartisipasi menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pasca pandemi Covid-19,” ujar Puan.

Menurutnya, hal ini dapat memperkuat upaya pemerintah negara-negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Puan mengatakan DPR RI bersama parlemen dunia melalui Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Rapat P20 juga memperhatikan upaya bersama untuk memperkuat peran parlemen dalam melegitimasi upaya terbaik pemerintah dalam melakukan pemulihan sosial dan ekonomi. dari dampak pandemi dan sejumlah agenda tantangan global ke depan. 

“Parlemen melalui The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), akan mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama,” jelasnya.

Melalui tugas konstitusionalnya, DPR akan berperan melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat pelaksanaan agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.

Pertemuan G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober akan mengusung tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ yang sejalan dengan tema Kepresidenan G20. 

P20 nantinya akan membahas 4 isu prioritas, yaitu percepatan Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau, Ketahanan Pangan dan Energi dan Tantangan Ekonomi, Parlemen Efektif dan Demokrasi Dinamis dan Inklusi Sosial, serta Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 

“Empat isu ini sangat relevan dalam konteks pemulihan global pascapandemi dan berbagai permasalahan global saat ini,” kata Puan.

Melalui kewenangan konstitusionalnya, dikatakan bahwa DPR akan ikut mengawal pelaksanaan agenda global di bidang keuangan, moneter, dan pembangunan yang akan memperkuat kemajuan di negaranya masing-masing dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi rakyatnya. Puan berharap BPK masing-masing negara juga dapat mengambil peran sebagai mitra G20.

“Peranan dalam memastikan dan meningkatkan kinerja akuntabilitas dan efektivitas program dan kebijakan global yang dilakukan oleh masing-masing negara,” kata Puan.  

Peran ini dapat dilakukan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat menjadi platform yang dapat memandu pemerintah untuk mencapai agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI turut serta mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama.

Isu prioritas yang dibahas dalam SAI20 diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan negara, serta mempercepat target agenda SDGs pada tahun 2030. 

“Melalui kewenangan konstitusionalnya, Pemerintah, DPR, BPK membangun komitmen dalam menjalankan agenda bersama untuk membangun dunia yang sehat, aman, damai, dan sejahtera bagi semua,” ujar Puan. (Rul/ree)