Begini Cara Ajukan Pengaduan Jika Tak Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600 Ribu

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan  bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala atau masalah berkaitan dengan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Pengaduan bisa dilakukan di call center 1500630 atau web kami bantuan.kemnaker.go.id atau web kemnaker.go.id dan siapkerja.go.id," ujar Ida dalam dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Jakarta, dikutip pada Rabu (7/9/22).

Diketahui, pemerintah akan menyalurkan BSU atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp600 Ribu. Bantuan ini akan cair secara penuh sesuai dengan nominal yang ditentukan. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga menyatakan bahwa BSU tidak dikenakan biaya administrasi apapun.

Kemenaker meminta kepada masyarakat untuk waspada terhadap informasi hoax yang disebarkan melalui WhatsApp, SMS, dan media sosial tentang penyaluran BSU. 

Informasi resmi terkait BSU hanya dapat diakses di situs kemnaker.go.id dan akun media sosial Kemnaker. 

Ida Fauziyah juga mengatakan penyaluran BSU 2022 senilai Rp9,6 triliun bertujuan menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Saya ingin sampaikan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh tujuannya untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga," kata Menteri Ida .

Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam tiga jenis bantuan.

Suasana Pom Bensin (tim tvOnenews)

Kemenaker mendapat bagian untuk menyalurkan bantuan subsidi gaji bagi pekerja dengan upah maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp9,6 triliun.

Dalam diskusi bertajuk "Alih Subsidi BBM, Bansos Topang Masyarakat Miskin" itu, Ida menjelaskan program BSU 2022 diberikan kepada para pekerja untuk satu kali dengan besaran Rp600.000. Sebanyak 16 juta pekerja atau buruh berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Penyaluran BSU diharapkan akan selesai secepatnya paling lambat akhir tahun anggaran 2022, sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan dapat membelanjakan subsidi itu.

"Saya kira prosesnya, tahap pertama penyaluran kita akan mulai minggu ini. Begitu data diserahkan dari BPJS Ketenagakerjaan, kami akan melakukan screening data untuk memastikan tidak terjadi duplikasi. Setelah itu, uang akan kami salurkan melalui bank Himbara untuk selanjutnya ke penerima manfaat," katanya.

Kemenaker baru saja mendapatkan data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap awal sebanyak 5.990.915 orang.

Kemenaker akan melakukan pemadanan atau verifikasi agar sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Suasana Lalu Lintas di Jakarta (ant)

Pemerintah sebelumnya menargetkan sasaran penerima bantuan ini sekitar 16 juta pekerja. Namun, salah satu syarat penerima BSU kali ini tidak boleh menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BPUM, dan Kartu Pra Kerja.

Pemerintah juga memberikan syarat lain untuk penerima BSU yakni telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai Juli 2022. Dari data tersebut tereliminasi dan menyisakan calon penerima BSU sebanyak 14,6 juta orang.

Kenaikan Harga BBM (ant)

Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan, pihaknya mengupayakan berbagai langkah strategis penyaluran BSU BBM agar tepat sasaran.

Strategi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sistem pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan bersama pemerintah daerah (pemda). mg6/ant/put