Plakat Penghargaan Swasembada Beras Untuk Jokowi Ternyata Buatan Kementan, IRRI: Sudah Disepakati Bersama

Jakarta - International Rice Research Institute (IRRI) memberikan penjelasan terkait penghargaan swasembada beras yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia bahwa penghargaan itu benar-benar diberikan berdasarkan penilaian secara objektif.

Perwakilan IRRI untuk Indonesia Hasil Sembiring dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengungkapkan pembuatan plakat penghargaan untuk Pemerintah Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), namun pembuatan plakat itu dilakukan setelah berdiskusi dengan pihak IRRI atas pertimbangan efisiensi.

“Yang saya luruskan, betul plakat dibuat di Indonesia, tetapi sudah disepakati bersama. Untuk praktisnya saja. Cuma saya agak bingung hal-hal misinformasi begitu dibahas. Kata-kata yang di sertifikat itu sama dengan yang tertulis di plakat,” kata Hasil.

Hasil menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan IRRI adalah karena Indonesia mampu mencapai swasembada beras. Dalam kurun tiga tahun terakhir yakni periode 2019-2021 Indonesia tidak melakukan impor beras medium.

“Angka itu angka dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan itu benar. Dulu Kementan dan BPS sama-sama mengeluarkan angka. Kalau sekarang angka cuma satu, dari BPS. Apa yang di-statement itu angka BPS. Kami juga cross check dengan angka-angka dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Hasil.

Mengenai perbedaan tanggal penghargaan yang tertera di plakat dengan hari penyerahan kepada Indonesia, kata Hasil, semata-mata karena padatnya perjalanan dinas Direktur Jenderal IRRI Jean Ballie serta kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan bekerja dari rumah. Plakat tertanggal 5 Juli 2022, sementara penyerahan penghargaan dilakukan pada 14 Agustus 2022.

Baca Juga

Percepat Tanam Padi di Madiun, Khofifah Ingin Jatim Tak Hanya Jadi Penopang Ketahanan Pangan Tapi Juga Kedaulatan Pangan Nasional

“Sudah ada diskusi antara Pak Menteri Pertanian dan Dirjen IRRI, sudah dibahas. Jadi, memang kata-kata yang di plakat seperti kata-kata di sertifikat. Karena kita waktu itu masih WFH dan itu disetujui di IRRI,” kata Hasil.

Ia juga menjelaskan fasilitas seperti biaya perjalanan, akomodasi penginapan hingga uji PCR COVID-19 dilakukan dengan biaya sendiri dari pihak IRRI. “Dirjen IRRI juga pakai uang kantor sendiri, hotel, swab, perjalanan, sendiri,” kata Hasil.

Sebelumnya pemberian penghargaan oleh IRRI sempat dipertanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat kerja Komisi IV dengan Kementan 31 Agustus silam. Dalam rapat itu Sudin mempermasalahkan teknis dan proses pemberian penghargaan dalam bentuk plakat yang dibuat oleh Kementan. DPR juga mempertanyakan akomodasi rombongan IRRI selama di Indonesia.