EWG-6 Menyepakati Instrumen Asesmen Kebijakan Yang Berpihak Pada Disabilitas

Badung - Pertemuan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 yang keenam menyepakati instrumen asesmen untuk mengukur kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas di suatu negara.

“Kemarin kita sudah menyepakati instrumen asesmen yang akan digunakan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi usai pertemuan EWG ke-6 di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa, 13 September 2022.

Menurut Anwar, instrumen itu adalah alat untuk mengukur sejauh mana policy setiap negara berpihak kepada kelompok disabilitas. Instrumen misalnya jumlah pekerja disabilitas yang bekerja di sektor swasta dan publik. Bagi Indonesia, langkah ini telah dimulai dengan adanya Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di dalam UU itu terdapat kewajiban memperkerjakan disabilitas dua persen dari total pekerja untuk sektor publik dan satu persen untuk sektor swasta. “Ini akan kita coba lihat nanti pada saat pertemuan tahun 2024 karena akan kita evaluasi setiap empat tahun, akan kelihatan sekali bagaimana kondisi masing-masing negara,” kata Anwar.

Penciptaan lapangan kerja yang inklusif adalah salah satu isu yang diusung Presidensi G20 Indonesia dalam pertemuan EWG yang akan dilanjutkan dalam Labor and Employment Ministers Meeting (LEMM) pada Rabu (14/9). Isu ini diusung untuk memastikan para pekerja dengan disabilitas dapat mendapatkan kesempatan yang sama dengan para pekerja lain.

Anwar mengatakan bahwa dari sisi urgensi diperlukan penciptaan lapangan kerja inklusif dengan memberikan ruang yang sama untuk para penyandang disabilitas. Hal itu penting karena pandemi Covid-19 berdampak kepada sektor ketenagakerjaan, dengan penyandang disabilitas menjadi salah satu yang paling terpengaruh.

Baca Juga

Kembangkan Industri Maritim, Kadin Dorong Galangan Kapal dan Pelayaran Bangkit

Dari sisi kebaharuan, kata Anwar, Indonesia adalah negara pertama di G20 yang mendorong upaya memberikan ruang afirmasi kepada penyandang disabilitas. “Keberlanjutan dari isu ini, jangan sampai isu ini mendapatkan respons gegap gempita di dalam suatu persidangan tapi tidak ada keberlanjutan,” ujarnya. (HW)