Dandim 0623/Cilegon Darahnya Mendidih Sampai Gebrak Meja, Marah Atas Pernyataan Effendi Simbolon. Ada Videonya...

Pengaduan diterima dan tanda buktinya diserahkan Wakil Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam kepada Bernard. 

“Identitas teradu Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, nomor anggota A163, Dapil Jakarta III Fraksi PDI Perjuangan. Pokok pengaduan, dugaan melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang Raker dengan Kemenhan dan Panglima TNI di Komisi I," kata Dek Gam.

Selain itu, Dek Gam menyampaikan pengaduan masyarakat terhadap Effendi Simbolon terkait pernyataannya dalam rapat bersama Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan pada 5 September 2022. Dia mengatakan dari pelapor menyebut Effendi Simbolon diduga melanggar etik karena menyebut TNI kayak gerombolan. 

“Hal ini melanggar kode etik Bab II bagian ke-1, kepentingan umum Pasal 2 Ayat (4) jo bagian kedua, integritas Pasal 3 Ayat (1) dan (4), serta Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (2), serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik, memecah belah antara Panglima TNI dan KSAD, benar pak,” ujar Dek Gam mengutip laporan pelapor. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon resmi dari Effendi Simbolon mengenai laporan ke MKD itu.

Ucapan Lengkap Effendi Simbolon

Baca Juga

TNI Kirim Hercules dan KRI ke Wilayah Terdampak Gempa NTT, Percepat Distribusi Bantuan Logistik 

Sebelumnya, Effendi Simbolon dalam Rapat Kerja Anggaran pada 5 September 2022 di Gedung DPR melontarkan kata-kata yang menyinggung prajurit TNI. 

(Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Sumber: tim tvonenews/viva)

Ucapan Efendi Simbolon dianggap telah melecehkan prajurit-prajurit karena menyamakan TNI dengan gerombolan. 

Berikut ucapan lengkap Effendi Simbolon: 

"Ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini, kita agak kesampingkan masalah pembahasan anggaran ini, anggaran sudah hampir pastilah, sama. mungkin tak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita tahu, kalau perlu setelah kita rapat pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam.

Kita Hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, kita hadirkan Panglma TNI untuk membahas, kami banyak sekali temuan-temuan ini. 

In subordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan.

Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa, penggerak dari kekuatan itu Presiden dan DPR. Bukan hanya Presiden, tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI.