PKS Curiga KPK Jadi Alat untuk Jegal Anies Baswedan Nyapres di Pilpres 2024

Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menanggapi ihwal isu Anies Baswedan dijegal agar tidak maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Mardani menduga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat untuk menjegal Anies Baswedan menjelang Pilpres 2024.

"Pemanggilan ke KPK bisa jadi salah satu yang dipersepsi publik bagian dari penjegalan," ujar Mardani, Senin (19/9/2022).

Lebih lanjut, ia menilai upaya penjegalan yang dilakukan pihak tertentu kepada orang yang ingin nyapres itu merupakan permainan yang tidak sehat, sehingga pantas untuk dilawan. 

"Jegal-menjegal tidak sehat, kita akan lawan yang jegal-menjegal," ujar dia.

Pasalnya, Mardani mengatakan semua orang mempunyai hak dalam mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Oleh karena itu, ia menganggap lebih baik ada lebih dari dua pasangan capres dan cawapres yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Buat saya semua orang punya hak dan tadi lebih dari dua (paslon) lebih baik," ungkapnya. 

Baca Juga

KPK Buka Peluang Kembali Periksa Nusron Wahid, Materi Pemeriksaan Pekan Lalu Masih Didalami

Selain perintah melawan isu menjegal, Mardani juga menegaskan isu Pilpres idealnya hanya dua paslon juga harus dilawan. "Tapi buat saya semuanya harus dilawan," pungkasnya. 

PPP: Hentikan Jegal Menjegal

^{(Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani. Sumber: tvonenews)}

Senada dengan PKS, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani meminta isu terkait jegal-menjegal itu dihentikan saja. Sebab ia menilai kabar tersebut tidak menciptakan kegiatan yang produktif dan tidak memiliki manfaat bagi demokrasi.

"Mari kita melihat dan berikhtiar dengan cara elegan agar Pilpres 2024 bisa kita laksanakan dengan lebih baik, terlepas berapa paslon yang berkontestasi," ungkap Arsul.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengaku tidak merasakan adanya pihak-pihak yang melakukan penjegalan. 

Arsul mengaku partainya memiliki kebebasan dalam berkreasi jelang Pemilu 2024, termasuk dalam membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan Partai Golkar.

"Jadi bagi PPP tidak ada itu cerita tentang jegal menjegal agar parpol tidak bisa mengajukan paslon," tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut ada pihak yang berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024.

Kendati demikian, Benny enggan menyebutkan pihak-pihak yang tidak menghendaki Anies maju sebagai capres.

"Saya hanya dengar saja. Ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal usulnya. Yang tidak menghendaki Pak Anies menjadi calon presiden," jelas Benny kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

Namun, ia mengaku tidak tahu ihwal sosok 'genderuwo' itu merupakan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai informasi, Anies Baswedan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan soal dugaan tindak pidana korupsi dalam ajang balap mobil listrik Formula E 2022 yang berlangsung di Jakarta Utara.

"Saya tidak tahu. Tapi yang penting ada invisible power. Invisible hand yang ingin menjegal," kata Benny saat ditanya wartawan terkait sosok 'genderuwo' yang diduga KPK.(saa/ito)