Presidensi G20 Indonesia Terbitkan Panduan Inklusi Keuangan Global

Yogyakarta - Presidensi G20 Indonesia, melalui tim kerja Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) kembali menekankan pentingnya inklusi keuangan yang dapat mengurangi kesenjangan akibat tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi dan kenaikan harga energi serta pangan. 

Hal itu diwujudkan dengan penyusunan Kerangka Kerja Inklusi Keuangan sebagai panduan bagi setiap negara untuk mendorong digitalisasi guna menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi setiap golongan masyarakat.

Kerangka tersebut berisi panduan implementasi, perangkat regulasi, serta penguatan data inklusi keuangan. Demikian mengemuka dalam pertemuan 3rd GPFI Plenary Meeting bertema “Diskusi Terkait Prioritas GPFI" yang digelar di Yogyakarta, kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubenur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menekankan pentingnya kolaborasi antara otoritas publik dengan sektor swasta dalam memfasilitasi inovasi khususnya di area keuangan dan pembayaran. Hal ini perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi keuangan digital kelompok rentan dan UMKM, serta penguatan kebijakan perlindungan konsumen. 

"Di samping itu, pendekatan inklusi keuangan yang diambil perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi dan karakteristik tiap negara," kata Dody.

Laporan Global Findex Database terkini (2021) menunjukkan peningkatan inklusi keuangan secara global dalam 1 dekade terakhir ditandai dengan kenaikan kepemilikan akun  menjadi 76% pada 2021 dari 51% pada 2011, yang disertai peningkatan penggunaan pembayaran digital. 

Hal ini menunjukkan peran kunci inovasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan akses terhadap keuangan termasuk bagi perempuan, kaum muda dan UMKM, serta memberikan peluang mengembangkan usaha secara efisien dan fleksibel bagi UMKM.