Massa Aksi 411 Membubarkan Diri dari Patung Kuda saat Hujan Deras

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan massa aksi demonstrasi bertajuk 'Aksi 411' tampak meramaikan Jalan Merdeka Selatan, seluruhnya kompak menyerukan long march sembari melantunkan sholawat.

Peserta aksi dominan menggunakan seragam busana muslim berwana putih serta penutup kepala kopiah dan sorban berwarna senada.

Para aksi massa menyerukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda Wihaha.

Nantinya seluruh aksi massa berkumpul di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

 Refly Harun Sambangi Demonstrasi Aksi 411

Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia Refly Harun sambangi aksi massa 411 yang menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya.

Baca Juga

Kisah Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang Berani Legalkan Judi demi Pembangunan Ibu Kota

Kehadirannya dalam aksi demonstrasi ini hanya sebatas memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara, dan secara teoritis hal ini tidak dilarang.

Refly berpesan tidak ada yang salah dalam menyampaikan aspirasi, terlebih meminta orang nomor satu di Indonesia itu menanggalkan jabatannya, namun harus menerapkan sifat demonstrasi yang tertib dan aman.

"Yang paling penting demonya tertib dan aman, tidak anarkis. Mudah-mudahan tidak ada provokasi dari pihak yang berkepentingan. Kalau demo itu berjalan dengan damai, aman, dan tertib seperti ini maka tidak ada alasan untuk dibubarkan atau direpresi," ujarnya, di kawasan Patung Kuda Wihaha, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Lebih lanjut, alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Fakultas Hukum ini menuturkan bahwa sejak Jokowi menjabat sebagai presiden, kini tidak diperbolehkan lagi melakukan demonstrasi di depan istana.

Namun saat ditanya tanggapannya terkait tuntutan para peserta Aksi 411 yang menilai Jokowi tidak lagi pantas sebagai presiden, Refly menjelaskan dengan meminta masyarakat melihat 'tidak pantas itu diukur berdasarkan apa?'.

"Nah tidak pantas itu diukur dari mana? Tentu ada ukuran-ukurannya. Saya baca rilis mereka, ya misalnya mereka mempermasalahkan soal ijazah, karena kalau soal ijazah itu memang terbukti (palsu). Itu sebenarnya sangat beralasan untuk memberhentikan presiden karena kalau misalnya ijazah itu palsu, presiden sudah melakukan tindak pidana berat. Ini cara berpikir orang yang mendukung mundur, jadi saya menjelaskan dari sisi hukum," jelasnya.