Ketum GP ANsor: Waspadai Aktor Politik Gunakan Politik Identitas

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas meminta masyarakat Indonesia waspada terhadap penggunaan politik identitas bernuansa keagamaan yang kembali marak akhir-akhir ini.

Gus Yaqut, panggilan akrabnya, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (27/11/2022), mengatakan politik identitas dengan memanfaatkan simbol-simbol agama rawan memecah belah persatuan umat hingga membahayakan keutuhan bangsa.

"Memasuki tahun politik, banyak aktor politik yang berpikiran sempit demi memuluskan kepentingannya. Bahkan, ada yang licik dengan mengusung isu atau simbol keagamaan. Ini harus kita waspadai bersama karena sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa," kata Yaqut dalam penutupan Konferensi Besar XXVI GP Ansor di Asrama Haji Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu.

Menurut dia, bangsa Indonesia dibangun di atas dasar perjuangan berat para pendiri bangsa yang menyatukan berbagai perbedaan, seperti agama, suku, ras, golongan, bahasa dan lain sebagainya.

"Persatuan yang telah terbina kuat hingga saat ini sudah seharusnya terus dirawat dan dijaga karena Indonesia terbukti menjadi rumah bersama," kata menteri agama itu.

Guna menghadapi situasi tersebut, Yaqut juga meminta para kader GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tidak lengah, karena para pemakai politik keagamaan itu sangat mungkin juga menyasar kader-kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk tujuan praktis.

"Untuk itu, saya instruksikan semua kader di mana pun berada untuk selalu satu komando dan satu barisan terhadap segala upaya memecah belah umat. Ini penting karena tensi politik ke depan bakal semakin meninggi sehingga perlu kecermatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Yaqut juga meminta para kader GP Ansor untuk terus mengencangkan koordinasi di semua level karena perkembangan politik di Tanah Air akan semakin dinamis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Selain itu, lanjutnya, GP Ansor juga bertekad pada agenda politik lima tahunan yakni Pemilu 2024 harus berjalan sesuai regulasi serta berlangsung aman, jujur, adil, dan menyenangkan. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengajak para pelaku politik untuk menjunjung tinggi etika dengan mengedepankan kesantunan serta penghormatan antarsesama.