Laksamana Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Harapan DPR

Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Hal tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) soal pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (28/11/2022) sore ini.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai penunjukan Yudo sebagai hak prerogatif presiden yang harus dihormati.

"Tidak ada masalah. Karena ketiga Kepala Staf darat, laut, udara sesuai Undang-Undang oenuhi persyaratan. Siapa yang dipilih? Hak prerogatif presiden. Dan presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," katanya kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Komisi I DPR mengharapkan agar Panglima TNI ke depan mampu menjaga netralitas dan profesionalitas TNI apalagi menjelang pemilu 2024.

"Tentu ada sebuah harapan seluruh fraksi, bahwa seluruh TNI berpedoman pada Undang-Undang yaitu jaga netralitas. Apalagi mau hadap 2024, pilpres, pileg, pilkada. Kedua Panglima TNI harus mampu tingkatkan disiplin," katanya.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai penunjukan Yudo sangat tepat.

Baca Juga

Menhan Kumpulkan Panglima TNI dan Para Purnawirawan, Gatot Nurmantyo, Andika Prakasa, hingga Dudung Abdurachman, Ada Apa?

"Kita butuh sosok Panglima yang kuat secara manajerial, punya kemampuan berfikir strategis dan membangun komunikasi sosial namun tetap low profile terutama dalam hal-hal yang bersifat politis," kata Fahmi.

Siapapun yang menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika, menurut Fahmi akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Selain isu lingkungan strategis, juga menyangkut pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, modernisasi alutsista maupun soal kesejahteraan prajurit.

"Di masa depan, kita tidak ingin lagi mendengar adanya isu disharmoni di internal TNI maupun pengabaian terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil dan demokrasi, hanya karena persoalan suksesi Panglima TNI," ujarnya.

"Jadi, Panglima TNI yang baru nantinya harus meneruskan hal-hal baik yang terkait dengan upaya membangun TNI yang tangguh, mumpuni dan profesional. Tentunya tetap dengan mempertimbangkan aspek-aspek strategis terkait potensi ancaman dan dinamika lingkungan strategis," ucapnya. (ebs)