Mediasi dengan KPU, Partai Ummat Lakukan Ini, Optimis Melaju di Pemilu 2024

tvOnenews.com - Partai Ummat yang didirikan politikus senior, Amien Rais hari ini, Selasa (20/12/2022) melakukan mediasi kembali pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. 

Berdasarkan pantauan tvonenews.com, mediasi itu dilakukan Partai Ummat dengan KPU sekira pukul 14.00 WIB dan tertutup dari awak media. 

Dari mediasi KPU dengan Partai Ummat yang digelar Bawaslu RI selama dua hari itu, membuat Partai Ummat optimis masuk menjadi peserta Pemilu 2024. 

Dalam hal ini, Kuasa Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana mengatakan, informasi dari Bawaslu RI mediasi dengan KPU dilakukan dua hari. 

"Jadi hari ini kita lanjutkan, harapannya kita bisa pertemuan ini ada kesepakatan dan bisa dituangkan dalam berita acara. Berita acara kesepakatan Bawaslu yang isinya insyaAllah Partai Ummat menjadi peserta Pemilu 2024," kata Kuasa Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana kepada tvone, Selasa (20/12/2022). 

Dia juga menekankan hidup ini harus optimis dan insyaAllah keduanya (Partai Ummat dan KPU) menemukan titik temu. 

"InsyaAllah berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, permohonannya sudah kita susun, gugatannya kita punya, InsyaAllah kita (Partai Ummat) ada keyakinan dan harapan mediasi ini menemukan titik temu," kata Kuasa Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana. 

Untuk diketahui, sebelumnya mediasi pertama antara Partai Ummat dan KPU dilakukan hari Senin (19/12/2022) lalu. Namun forum yang digelar secara tertutup itu belum temukan kesepakatan. 

Dari hal itu, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi buka suara. Ia sebutkan mediasi belum menemukan kesepakatan agara Partai Ummat menemukan titik temu. 

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi saat Diwawancarai Awak Media 

"Kita sudah sampaikan beberapa poin penting kepada KPU, dan KPU juga sudah menyampaikan. Jadi hari ini (Senin, 19 November 2022) belum menemukan titik temu tersebut, insyaAllah akan melanjutkan mediasi hari kedua," kata Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja angkat bicara. Menurut Rahmat, isu tersebut tidak dapat dibenarkan karena belum menemukan bukti apa pun. Kendati, Rahmat sendiri tidak mengetahui hal apa yang mereka perbincangkan.

“Pertama adalah hal tersebut perbincangannya apa. Kedua adalah bagaimana, apakah terjadi? Kalau terjadi maka konteksnya pelanggaran kode etik,” ujar Rahmat, di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/12/2022).

Jika Bawaslu menerima bukti yang nyata, maka kedua belah pihak akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Bawaslu akan menunggu dan juga jika ada alat bukti yang sangat kuat maka akan mengajukan kepada DKPP seandainya ada. Tetapi masyarakat juga dapat melaporkan ke DKPP,” kata Rahmat.

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar, Pendiri Partai Ummat Amien Rais beberkan informasi A1 yang dia terima terkait pembicaraan nama-nama partai politik yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Menurut Amien Rais, informasi A1 tersebut berasal dari sumber utama KPU, yakni Hasyim Asyari.

“Begini, yang karenakan informasi A1 dan valid itu memang ada kontak atau komunikasi pada Selasa malam. Jadi saudara Hasyim Asyari Ketua KPU itu menyampaikan pesan supaya segera temu, Ketum kita Pak Ridho bertemu empat mata di kantor KPU,” kata Amien Rais, pada Rabu (14/12/2022).

Kabar yang disampaikan oleh Hasyim adalah informasi tentang Partai Ummat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak lolos pada Pemilu 2024.

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Partai Ummat tidak berhasil lolos pada tahap verifikasi sebab disinyalir tidak memenuhi syarat faktual di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara (Sulut).

Kegagalan tersebut membuat Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin kecewa dan merasa ada indikasi manipulasi data keanggotaan.

Tidak hanya itu, Nazaruddin juga mengeluhkan bahwa pihaknya dipersulit oleh penyelengara Pemilu di beberapa kabupaten.

"Ya, kami tadi sudah tegas menyatakan keberatan karena hasil rekapitulasi di dua provinsi itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Kami juga merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelengara Pemilu di beberapa kabupaten," kata dia, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

"Bahkan kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi dalam artian data keanggotaan dari partai kami, itu kemudian diberikan ke partai yang lain," sambung dia.

Lebih lanjut, Nazaruddin menambahkan bahwa manipulasi yang dilakukan pihak penyelanggara Pemilu berada di salah satu daerah Sulawesi Utara.

Sebagai upaya mengatasi rasa kecewa lantaran tidak lolos verifikasi, Partai Ummat akan melakukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Ya, tentu kita akan menempuh mekanisme yang ada dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu," tegas dia.

Nazaruddin mengaku terkejut saat mengetahui dari 15 Kabupaten di kota Sulawesi Utara, Partai Ummat hanya lolos di satu daerah saja.

"Ini bagi kamu juga agak mengejutkan, bahkan di satu daerah ada yang dikatakan bahwa kami datanya nol, sama sekali tidak melaksanakan input data ke KPUD atau datanya tidak ada," tutup dia. (agr/put/aag)