Wow! Kejaksaan Agung Catat Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Capai Rp144,2 Triliun dan USD61,9 Juta Sepanjang 2022

Jakarta, tvOnenews.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah melaporkan capaian kinerja jajarannya di sepanjang tahun 2022, dalam penanganan kasus korupsi dan penyelamatan kerugian keuangan negara.

Dari hasil penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, tercatat kerugian negara dan perekonomian negara mencapai Rp144,2 triliun dan USD61.948.551 pada 2022.

"Jumlah tersebut yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 34,6 triliun dan USD 61.948.551, serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 109,5 triliun," tutur Febrie dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Jampidsus Kejagung, total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara itu dihitung dari kasus korupsi kelas kakap yang berhasil diungkap, mulai dari penyelidikan hingga dilimpahkan ke penuntutan. Adapun di antaranya adalah perkara PT Duta Palma Nusantara dengan kerugian keuangan negara Rp4,7 triliun dan USD7,88 juta; serta perekonomian negara sebesar Rp73 triliun.

Kemudian kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya, dalam hal ini minyak goreng dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp6 triliun dan kerugian perekonomian negara mencapai Rp12,3 triliun.

Baca Juga

Direksi Summarecon Diperiksa KPK soal SDM Perusahaan dan Anak Usaha

"Disusul perkara korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar USD609 juta atau Rp 8,8 triliun," jelas Febrie.

Tidak ketinggalan kasus korupsi penyelewengan dana yang dilakukan PT Waskita Beton Precast pada 2016 sampai 2020 dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,58 triliun; juga kasus korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi atau Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sekitar kurang lebih Rp 6,9 triliun.

Selanjutnya, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan kerugian keuangan negara kurang lebih sekitar Rp 2,7 triliun dan USD 54 juta; serta korupsi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Emas tahun 2015-2021 dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp 28,7 miliar dan perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp 712,4 miliar.

Dan perkara dugaan tindak pidana korupsi impor besi atau baja dan produk turunannya periode 2016-2021 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun dan perekonomian negara kurang lebih mencapai Rp 22,6 triliun," kata Febrie.