Marak Kasus Aborsi, Pemerintah Sebut Kurangnya Edukasi Kesehatan Reproduksi

Menanggapi hal ini, Ratna menilai, penting untuk dilakukan pemberian informasi dan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan, serta bahaya dan akibat melakukan aborsi, untuk mencegah terjadinya kasus-kasus aborsi ilegal.

Dia menyebut, pihaknya akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan pemberian edukasi tersebut, sehingga dapat memastikan menurunnya angka kasus aborsi ilegal.

“Kami dan instansi terkait lainnya akan terus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan edukasi, informasi, dan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan, khususnya ancaman yang mungkin di dapatkan akibat tindakan aborsi ilegal,” tutur dia.

Menurut Ratna, larangan perbuatan aborsi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Pasal 75 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi," ucapnya.

"Aturan ini menggambarkan bahwa sejatinya negara hadir melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat, untuk melindungi dan menjamin agar setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup termasuk janin yang belum dilahirkan ke dunia," tambah dia.

Ratna menambahkan, dalam ayat 2 UU Kesehatan menjelaskan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan beberapa alasan tertentu.