Santri

Semua partai memiliki organisasi sayap yang menyasar umat Islam. Sudah jamak, dalam pemilu tokoh tokoh umat jadi rebutan parpol untuk dijadikan 'vote getter', pendulang suara. Dalam panggung kampanye simbol simbol keislaman selalu digunakan untuk menggaet  ceruk pasar paling besar. 

Di luar pertarungan elektoral, hubungan islam dengan negara juga saling memberi dan menerima. Simbiosis mutualis. Saling ketergantungan. Kini terjadi proses santrinisasi birokrasi dengan kadar yang paling efektif sepanjang sejarah NKRI karena banyaknya kelas menengah muslim terdidik yang masuk ke dalam birokrasi. 

Pejabat pejabat negara saat ini umumnya saat masih mahasiswa pasti berkhidmat di organisasi semacam HMI, PMII, IMM atau PII. 

Tengoklah masjid yang paling megah, nyaman dengan pendingin udara yang terawat baik, memiliki daftar panjang penceramah tak hanya untuk khatib Jumat, tapi  juga kajian agama Sabtu dan Minggu.

Kini pejabat negara perlu menyambangi pondok pesantren yang ada di wilayahnya secara berkala, misalnya untuk mendapatkan restu dan dukungan politik. Pimpinan pesantren pun dengan luwes semakin terbiasa menghadapi pejabat negara karena toh sebagian mereka mungkin pernah jadi santrinya.

Baca Juga

Wapres Gibran Buka Perkemahan Santri di Jombang, Ingatkan Generasi Muda Tak Mudah Percaya Hoaks

(Dok. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada perayaan hari Santri Nasional 2018. Sumber: ANTARA)

Yang perlu dilakukan kini, ketika hubungan negara dan Islam membaik adalah komunikasi antara pemimpin pemimpin yang selama ini dianggap panutan umat dengan ratusan juta massa akar rumputnya.

Pembicaraan intens pada persoalan persoalan hakiki umat perlu terus dilakukan, tanpa basa basi, apalagi hanya sekedar soal politik transaksional jual beli suara. 

Tak bisa lagi, seperti yang lalu-lalu, umat dibiarkan seperti penumpang gelap dalam “perahu politik” yang berlayar di laut lepas, tidak tahu tujuan, tidak tahu cara berlayar, tidak ada yang memandu dan memberi pengertian tentang kompas dan rasi rasi bintang. 

Harus ada kaidah politik yang jadi panduan bagi siapapun yang terpilih. Saya hanya bisa bilang, semoga. Bisa diaminkan. * (Ecep Suwardaniyasa Muslimin)