Tanah dan Air

TAK ADA angin tak ada hujan, tiba tiba Presiden Jokowi mengomentari jalannya debat ketiga soal pertahanan yang pekan lalu digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora, Senayan, Jakarta. 

Intinya, Presiden merasa jalannya debat terlalu berat menyoroti persoalan pribadi. Calon presiden yang berkontestasi tak banyak mengupas soal-soal penting dalam program dan visi misi pasangan capres yang sudah diserahkan pada KPU.

Pernyataan kepala negara tentu perlu diapresiasi. Ia telah banyak makan asam garam, mengalami sekian banyak debat yang sama, sebelum akhirnya menjadi pimpinan tertinggi di Republik Indonesia.

Seolah menanggapi keberatan Presiden Jokowi---secara hampir bersamaan pula---tiba tiba Anies Baswedan dilaporkan pada polisi pemilu: Bawaslu. Pihak yang melaporkan, Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) menyebut pernyataan Anies soal aset tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare merupakan fitnah dan serangan pribadi. Mereka meminta pernyataan calon presiden dalam debat resmi itu dicabut dan diberi sanksi sebagai pidana pemilu.

Anehnya orang yang merasa diserang justru tak membantah substansi pernyataan Anies. Prabowo di depan pendukungnya sehari setelah debat hanya menyebut data Anies tidak akurat. Ia bahkan menyebut lahan yang ia kuasai Hak Guna Usaha-nya (HGU) mencapai nyaris 500 ribu hektare.

Baca Juga

Kuasa Hukum Joko Widodo: Pak Jokowi akan Hadir di Persidangan dan Menunjukkan Ijazah

Pernyataan Anies sejatinya tidak orisinal. Ia hanya mengutip pernyataan Presiden Jokowi—orang yang kini tengah berperan juga sebagai king maker bagi Prabowo---yang juga disampaikan dalam forum resmi debat KPU pada Pemilihan Presiden 2019. Plek ketiplek. Tak ada yang diubah. Hanya konteksnya saja berbeda, Anies menyebut dalam konteks keadilan bagi prajurit TNI yang belum memiliki rumah, sementara Jokowi dalam konteks capaian pemerintah periode pertama dalam program konsesi perhutanan sosial.

Kini publik barangkali tengah terkekeh melihat bagaimana debat Jokowi dan Prabowo saat masih berkontestasi pada pilpres 2014 dan 2019 diputar ulang. Seperti keledai kita sering terantuk pada lubang yang sama. Kita mengalami sejarah yang tak beranjak maju. Sejarah hanya berputar putar, jalan ditempat.

Saya sepakat dengan pernyataan Jusuf Kalla, aduan Anies ke Bawaslu harusnya dijadikan ajang untuk memperjelas ihwal kepemilikan tanah Prabowo. Semua harus diperjelas, termasuk berapa banyak yang dikuasai, di mana saja letaknya. Dan jika memang akan diserahkan pada negara, bagaimana tindak lanjutnya. Jika tetap akan dikelola, harus dirumuskan bersama aturannya lewat pemerintah dan DPR karena Prabowo kelak jika menang pemilu akan jadi pejabat publik tertinggi di Republik ini.