Peretas Masih Berseliweran di Tengah Penundaan Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi

Solusinya adalah dengan menyelesaikan RUU PDP dengan segera. Dengan demikian, ada paksaan atau amanat dari UU PDP untuk memaksa semua lembaga negara melakukan perbaikan infrastruktur teknologi informasi (TI), sumber daya manusia (SDM), bahkan adopsi regulasi yang pro pengamanan siber.

Oleh sebab itu, kasus peretasan yang masih terjadi di Tanah Air ini seyogianya mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas kembali RUU PDP guna meminimalkan kasus peretasan di Tanah Air. Tanpa UU PDP maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang. (ant)