Memburu Perempuan Reformis di Jantung Organisasi Dunia

(Artikel Opini Ini Ditulis Cendhy Vicky V, Direktur Riset Institute For Diplomacy, Economic, Peace and Thought-INDEPTH)

tvOnenews.com - Persis pada 31 Desember 2026 akhir tahun ini, masa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres akan berakhir. Figur yang terpilih sejak 1 Januari 2017 ini akan digantikan oleh kandidat selanjutnya.

Melansir dari berbagai sumber, Guterres memberikan dua wejangan dan harapan kepada kandidat Sekjen PBB selanjutnya. Pertama, mengutip Blue News, ia berharap bahwa kedepannya Sekjen PBB dipimpin oleh perempuan. Bahkan dengan tegas Guterres mengatakan “clearly time for a woman at the top.”

Mengutip laporan dari lembaga GWL Voices for Change and Equality, Numbers Matter: Women Leadership in the Multilateral System pada 2024, ungkapan Guterres semakin kuat karena terdapat tekanan politik multilateral yang sangat kuat agar PBB melantik Sekjen perempuan pertama dalam 81 tahun sejarah berdirinya organisasi ini.

Kedua, ia berharap bahwa kedepannya figur terpilih harus memiliki visi reformis keterwakilan. Guterres dalam pidatonya pada KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2026 di Bishkek, Kirgizstan, Selasa (1/9/2026), mengatakan dunia saat ini semakin bergerak ke arah multipolar. Dan itu jelas harus diperkuat.

Guterres memperkirakan multipolaritas adalah salah satu syarat untuk menciptakan keadilan dalam tata kelola global dan hubungan internasional. Karena bagaimanapun dengan situasi politik-ekonomi dan regional yang sedang turbulensi, maka perlu adanya reformasi tata kelola kelembagaan di PBB untuk memasukan perwakilan-perwakilan dari kategori negara representatif. 

Baca Juga

Transformasi Industri Hijau Dorong Kebutuhan Talenta Baru, Petrokimia Gresik Bawa Isu ke Forum PBB

Gambaran Guterres tentang multipolar dapat dimaksudkan sebagai peta jalan kompetisi untuk syarat kualitas dari seorang figur yang mencalonkan diri. Artinya dinamika dan tema multipolar kedepannya akan menjadi agenda panjang para diplomat dan negara, sejak peta politik global yang makin terdikotomis

Menurut Alex Bellamy dalam World Politics and the Future of the UN: Navigating Multipolar Competition (2024), perlu ada jalan keluar dan alternatif untuk menghidari kebuntuan dan dari dampak yang paling ekstrim. Yakni perang regional. 
Untuk itu kandidat yang mempunyai visi sejak awal mengenai reformasi tata kelola dalam tema keterwakilan. Baik itu regional, kawasan dan ekonomi dapat menjadi faktor yang paling krusial dalam keterpilihan.

Selain itu berdasarkan dokumen resmi PBB (joint letters of nomination) serta laporan diplomasi multilateral, terdapat 7 kandidat resmi yang telah dicalonkan secara formal oleh negara anggota dan sedang menjalani serangkaian straw poll (pemungutan suara rahasia) di Dewan Keamanan PBB.

Menurut Colin Keating, dalam Regional Rotation and the Selection of the UN Secretary-General (2022), terdapat norma atau tradisi tak tertulis mengenai rotasi geografis, maka gilirannya berada di kawasan Amerika Latin dan Karibia (GRULAC). Hal ini menjelaskan mengapa 5 dari 7 kandidat resmi berasal dari kawasan tersebut.

Dengan disampaikannya isu-isu krusial yang menjadi fokus PBB saat ini ke publik, adalah suatu keputusan yang tepat. Tinggal bagaimana selanjutnya dinamika di internal PBB dan dukungan negara-negara terkait untuk dapat melakukan konsolidasi politik. Dan memperjuangkan gagasan atau visi prioritas yang paling mendesak dalam politik-ekonomi global saat ini.

Memburu Kandidat   

Dengan waktu lebih dari dua bulan terakhir, setidaknya terdapat beberapa nama kandidat yang telah menjadi perbincangan dengan berbagai latar belakang. Namun dari nama-nama yang berseliweran itu setidaknya saya harus memperkecil area untuk mendukung ide gender, tentang perlunya Sekjen PBB pengganti dari perempuan. Women first. 

Karena sudah lebih dari 80 tahun sejak lembaga ini didirikan belum ada satu pun figur perempuan yang memegang komando. Padahal isu kesetaraan gender sudah puluhan tahun digaungkan di Barat. Tentu itu bukan soal bahwa tidak ada figur perempuan dengan kapasitas yang mumpuni. Tetapi lebih kepada kesempatan yang belum terbuka. Dan tekanan mayoritas di semua lini organisasi dunia.

Untuk itu saya akan mendeskripsikan secara singkat, tiga kandidat perempuan terbaik yang berasal dari wilayah Amerika Latin dan Karibia. Serta yang kiranya memiliki ide reformis pada tata kelola PBB. Untuk lebih memudahkan saya akan menguraikan dan menganalisis secara alfabetis.

Carolyn Rodrigues Birkett

Carolyn Rodrigues Birkett atau yang akrab disapa Carolyn atau dubes Rodrigues adalah seorang diplomat dan figur kunci diplomasi Amerika Latin dan Karibia. Berasal dari komunitas pedalaman masyarakat adat Amerindian, ia melesat menjadi Menteri Luar Negeri Guyana dan kini menjabat sebagai Perwakilan Tetap untuk PBB, mengawal posisi strategis negaranya di Dewan Keamanan PBB.

Mengutip Aboriginal Leadership in Global Diplomacy (2023), diplomat yang berusia 53 tahun, sekaligus yang termuda dari semua kandidat ini, adalah perempuan yang lahir dan besar dari lingkungan komunitas adat Amerindian (suku Lokono/Arawak) di wilayah terisolasi Sungai Moruca (Santa Rosa-Guyana). Ayah dari Carolyn adalah seorang tokoh adat setempat yang aktivitas sehari-harinya di hutan dan sungai.

Secara akademik, Carolyn memiliki keahlian bidang yang beragam. Dari diploma tentang pekerjaan sosial, sarjana bisnis, dan magister bidang hubungan internasional. Perjalanan hidup dan latar belakangnya semakin dipertegas dengan terafiliasinya ia, dengan partai sosialis demokrat (kiri-tengah) di Guyana. Yakni People's Progressive Party/Civic (PPP/C). 

Hal yang paling menarik sebagai awal karirnya melejit adalah, Carolyn diangkat sebagai Menteri Urusan Adat pada 2001, saat masih berumur 28 tahun. Bahkan boleh dibilang ia membuat suatu trobosan kebijakan dengan keluarnya regulasi tentang reformasi hak tanah masyarakat adat dan penyusunan Amerindian Act 2006. Karir politiknya semakin matang dengan didapuk sebagai Menteri Luar Negeri dari 2008-2015.

Melansir Women in Politics in the Caribbean: Case Studies from Guyana and Trinidad (2018), Pada 2015, Carolyn ditunjuk sebagai Koordinator Aliansi Parlemen FAO yang bertugas untuk mendorong legislasi anti-kelaparan global. Setelah itu ia kembali ditugaskan pada 2020 menjadi dubes Guyana untuk PBB. Prestasinya di PBB untuk Guyana adalah keberhasilan membawa negaranya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2024-2025).

Sebagai seorang politisi dan diplomat, Carolyn memiliki berbagai penghargaan dan penghormatan bergengsi. Pertama penghargaan diplomatik tertinggi dari Pemerintah Chile (2013) atas kontribusi integrasi Amerika Latin: Grand Cross of the Order of Bernardo O'Higgins. Kedua penghargaan kehormatan dari Argentina (2013), atas kerja sama bilateral dan diplomasi kawasan: Grand Cross of the Order of the General Liberator of San Martin. Ketiga penghargaan komunitas dari tempat kelahirannya pada 2013, di Santa Rosa atas dedikasi terhadap pengangkatan kesejahteraan masyarakat adat

Amerindian: Santa Rosa Heroes Award.

Sebagai kandidat kuat, Carolyn memiliki 3 visi utama. Mengutip minfor.gov.gy, Pertama demokratisasi dewan keamanan. Carolyn menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB saat ini melanggengkan kelumpuhan akibat hak veto P5. Bagi Carolyn, dunia tidak boleh menjadi sandera dari keengganan sebagian kecil negara untuk bertindak ketika hukum internasional dilanggar secara terang-terangan.

Kedua reformasi arsitektur keuangan dunia. Bagi Carolyn dalam (High level panel on the development of a Multidimensional Vulnerability Index: 2024), perlu dan pentingnya mendorong penerapan Multi-dimensional Vulnerability Index (MVI) menggantikan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) sebagai tolok ukur bantuan internasional. Carolyn menolak memukul rata kemampuan sebuah negara hanya berdasarkan indikator pendapatan ekonomi makro adalah bentuk ketidakadilan struktural. Negara berkembang dihukum oleh krisis iklim yang tidak mereka ciptakan.

Ketiga tentang inkluisivitas dan keadilan keterwakilan. Carolyn sangat gigih dalam reformasi birokrasi PBB yang memberikan ruang nyata bagi masyarakat adat dan negara-negara kecil (small states). Sebagai anak adat, Carolyn menegaskan bahwa PBB yang efisien adalah PBB yang suaranya tidak hanya ditentukan oleh ukuran tentara atau besar PDB suatu negara, melainkan oleh kekuatan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Latar belakangnya sebagai “anak kandung” masyarakat adat membuat ia memiliki sensitifitas yang tinggi atas negara-negara yang sering kali tidak dibicarakan—dalam arti dilupakan—dalam forum global.

Maria Fernanda Espinosa 

Maria Fernanda Espinosa atau yang akrab disapa Mafer adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam kancah diplomasi multilateral Amerika Latin.  Mencatatkan sejarah sebagai wanita Latin Amerika pertama yang memimpin Majelis Umum PBB, Espinosa memadukan kepiawaian politik tingkat tinggi, kedalaman akademis di bidang lingkungan/geopolitik Amazon, serta pendekatan budaya yang unik.

Mengutip website resminya, www.maria-fernanda-espinosa.com, sebagai figur yang lahir dari keluarga kelas intelektual kelas menengah-atas di Ekuador, Mafer sangat memiliki apresiasi tinggi terhadap hukum, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang akademisi dan ibunya mendukung kuat pendidikan seni serta sains sejak dini. Ia menikah dengan Eduardo Mangas, seorang diplomat dan penasihat politik senior.

Secara akademik Mafer terbilang cukup fokus pada satu bidang. Hingga meraih gelar Doktoral di Rutgers University, Mafer berfokus pada isu politik dan lingkungan. Kecintaanya kepada sastra sejak kecil, membuat ia memenangkan National Poetry Prize of Ecuador pada 1990. Bahkan karya lainnya dalam bidang lingkungan juga berdasar pada gerakan perlawanan perempuan dan seni dalam kajian antropologis. Ketertarikannya pada literatur membuat ia fasih berbahasa

Spanyol, Inggris, dan Prancis, serta memahami bahasa Portugis.

Karir politik figur yang telah berumur 62 tahun ini, dimulai dengan terlibat aktivitas politik beraliran kiri-tengah pada era pemerintahan Rafael Correa dan Lenin Moreno. Jabatan pemerintahan pertama yang ia emban adalah Menteri Luar Negeri Ekuador pada 2007. Dan ditunjuk lagi pada 2017-2018). Hal menarik adalah Mafer dipercaya memimpin diplomasi internasional Ekuador dalam dua era pemerintahan berbeda. Serta menegosiasikan integrasi kawasan Amerika Selatan dan memimpin isu perlindungan lingkungan global.

Selanjutnya, ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Warisan Alam dan Budaya (2009–2012). Serta pernah ditunjuk sebagai wanita kedua yang memimpin Kementerian Pertahanan Ekuador pada 2012–2014. Karir diplomat Mafer dimulai pada 2008 di Markas Besar PBB dan dilanjutkan di PBB dan Organisasi Internasional di Jenewa pada 2014-2017.

Selain itu, melansir www.maria-fernanda-espinosa.com, sebagai figur yang mendorong gagasan gender, Mafer juga berstatus sebagai Direktur Eksekutif GWL Voices (2020-Sekarang): Memimpin advokasi global (Global Women Leaders) untuk mendorong kesetaraan gender di pucuk kepemimpinan organisasi multilateral.

Mafer tercatat beberapa kali meraih penghargaan atau capaian internasional. Pertama, Presidensi Majelis Umum PBB (2018). Memenangkan pemilihan langsung di PBB melawan wakil dari Honduras dengan mengantongi 128 suara dari 193 negara anggota. Kedua, melakukan, inisiatif Bebas Plastik PBB (2018-2019). Ketiga, Mafer masuk dalam BBC 100 Women pada 2019. Keempat, penghargaan tertinggi dari Angkatan Bersenjata Ekuador atas kepemimpinannya pada 2014: Atahualpa Medal for Military Merit. Kelima kontribusi diplomasi perdamaian dan perbatasan di Amerika Selatan dari

Peru pada 2007: Grand Cross of the Order of the Sun of Peru.

Maria Fernanda mengusung visi reformasi fundamental bagi PBB berdasarkan tiga pilar utama. Pertama revitalisasi multilateralisme yang inklusif (people-centered multilateralism). Mengutip www.maria-fernanda-espinosa.com, Mafer menegaskan bahwa PBB harus meruntuhkan elitisme diplomasi dan membawa suara masyarakat sipil, perempuan, serta masyarakat adat langsung ke meja perundingan. Gagasan berani dari Mafer bahwa PBB tidak boleh menjadi museum tempat dokumen-dokumen berniat baik disimpan tanpa dampak nyat. PBB harus relevan bagi kehidupan sehari-hari 8 miliar penduduk bumi, atau ia akan menjadi tak berguna.

Kedua mengenai reformasi arsitektur keamanan dan veto dewan keamanan. Mafer Mendesak perombakan struktur Dewan Keamanan PBB yang dinilainya tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik abad ke-21. Mafer menegaskan bahwa dunia tidak bisa menyelesaikan krisis masa kini dengan instrumen dan arsitektur yang dirancang pada tahun 1945. Hak veto yang disalahgunakan telah melumpuhkan tugas utama PBB untuk mencegah perang dan penderitaan manusia.

Ketiga, mengenai keadilan iklim dan pakta ekologis global (ecological justice). Mafer mendorong pengakuan hak-hak ekologis dalam sistem hukum internasional dan mempercepat pembiayaan iklim yang adil bagi negara-negara berkembang. Bagi Mafer, krisis iklim bukan sekadar masalah lingkungan; ini adalah krisis ketimpangan dan kedaulatan. Negara-negara yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi tidak boleh menanggung beban finansial terbanyak akibat kerusakan ekologis.

Rebeca Grynspan Paritas

Rebeca Grynspan Paritas atau yang akrab dipanggil Rebeca ini adalah figur yang sangat senior, yang akan berusia 71 tahun pada Desember nanti. Rebeca adalah seorang ekonom politik dan diplomat kelas berat asal Kosta Rika. 
Mengutip Biography of Rebeca Grynspan, Secretary-General of UN Trade and Development (2021), Rebeca berasal dari latar belakang imigran Yahudi Eropa Tengah yang lolos dari Holocaust, Rebeca tumbuh menjadi arsitek kebijakan ekonomi makro Amerika Latin sebelum memegang posisi-posisi puncak di PBB. 

Sebagai seorang perempuan pada eranya, Rebeca berkuliah dan fokus pada sektor ekonomi dan keuangan. Gelar magister ekonomi berhasil diraih di University of Sussex, Inggris. Dan pernah meraih penghargaan Doktor Honoris Causa dari Universidad Europea de Madrid. Selain itu, sebagai seorang akademisi dan praktisi, Rebeca juga banyak berkarya lewat buku, jurnal dan laporan di bidang keuangan dan ekonomi.

Pengalamannya di pemerintahan Kosta Rika telah berjejer panjang. Mulai dari Wakil Menteri Keuangan Kosta Rika (1986-1988). Menteri Koordinator Sektor Sosial dan Menteri Perumahan (1994-1998). Hingga sebagai Wakil Presiden Kedua Kosta Rika (1994-1998): Menjabat pada usia 38 tahun di bawah Presiden Jose Maria Figueres.

Sedangkan karir diplomatnya dimulai sebagai Direktur Regional UNDP untuk Amerika Latin & Karibia (2006-2010) yang bertugas memimpin program pembangunan manusia di seluruh kawasan Pasifik-Atlantik Latin. Lalu Menjadi pejabat nomor dua di badan pembangunan PBB di New York: Associate Administrator UNDP (2010-2014). Hingga dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal SEGIB (2014-2021): Memimpin organisasi kerja sama 22 negara Ibero-Amerika.

Mengutip unctad.org, keahlian Rebeca pada bidang arsitektur keuangan internasional (global financial architecture), ekonomi makro dan pengurangan kemiskinan, diplomasi perdagangan multilateral, manajemen krisis rantai pasok pangan, serta advokasi paritas gender, membuatnya didapuk sebagai Sekretaris Jenderal UNCTAD / UN Trade and Development (2021-Sekarang). Pada tahap ini ia adalah wanita pertama dalam sejarah yang memimpin badan perdagangan dan pembangunan PBB. Itu adalah capaian yang luar biasa.

Rebeca juga banyak merain penghargaan internasional bergengsi. Beberapa diantaranya adalah: Pertama Grand Cross of the Order of Civil Merit dari Spanyol pada 2021; Forbes Most Powerful Women in Latin America (berbagai edisi) dan; ECLAC Outstanding Service Award atas kontribusinya pada pemikiran ekonomi pembangunan Latin Amerika.

Dengan sepak terjangnya yang begitu matang, melansir Mengutip unctad.org, Rebeca mengusung empat pilar reformasi. Pertama reformasi arsitektur keuangan dunia. Rebeca menilai sistem keuangan Bretton Woods saat ini mendiskriminasi negara berkembang. Ia menegaskan bahwa dunia saat ini membutuhkan arsitektur keuangan global yang tidak menghukum negara-negara berkembang dengan suku bunga tinggi di saat mereka mengalami bencana iklim atau krisis yang tidak mereka ciptakan.

Kedua, perdagangan sebagai alat perdamaian. Rebeca menggeser fokus PBB dari sekadar penanganan krisis militer ke akar masalah ekonomi geopolitik. Bagi Rebeca, tidak akan ada perdamaian tanpa keamanan pangan dan stabilitas ekonomi. Perdagangan yang adil bukan sekadar transaksi komersial; itu adalah instrumen pencegahan perang paling ampuh.

Ketiga modernisasi PBB dan paritas gender. Rebeca juga mendesak birokrasi PBB yang lebih mengakomodir serta menghapus ketimpangan representasi gender dan wilayah di level eksekutif. Ia menilai paritas gender dan keterwakilan kawasan berkembang bukan sekadar simbol inklusi, melainkan syarat mutlak agar keputusan PBB memiliki legitimasi moral dan politik di mata dunia.”

Keempat multilateralisme pragmatis. Sebagai ekonom, Rebeca mendorong diplomasi PBB yang berfokus pada hasil konkrit daripada sekadar deklarasi politik. Rebeca menyatakan, dunia tidak membutuhkan lebih banyak pidato atau resolusi yang tidak bergigi. Dunia membutuhkan PBB yang mampu bernegosiasi di tengah konflik paling rumit untuk menyelamatkan perut rakyat miskin.”

Penutup 

Meski beberapa kandidat telah diuraikan dan dianalisis pengalaman dan penghargaan yang mentereng dan berjejer, tetap saja komitmen lintas negara dan Kawasan menjadi penting sebagai penentu hasil akhir kompetisi. Apalagi ditambah faktor yang paling determinan yakni. Pemenang akhir tidak hanya ditentukan oleh suara terbanyak di Majelis Umum, melainkan harus lolos tanpa veto dari 5 Anggota Tetap Dewan Keamanan (AS, China, Rusia, Inggris, dan Prancis).