APPI Ungkap 24 Klub Sepak Bola Indonesia Tunggak Hak 298 Pemain, Nilainya Lebih dari Rp14 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mengungkap masih adanya tunggakan hak pemain menjelang bergulirnya Liga Nusantara 2026/2027 pada 13 November 2026. Sebanyak tujuh klub peserta kompetisi kasta ketiga itu tercatat belum menuntaskan kewajiban kepada 114 pemain dengan nilai mendekati Rp5 miliar.

Temuan tersebut menjadi sorotan karena musim baru segera dimulai, sementara sejumlah pemain masih menunggu hak yang seharusnya mereka terima. APPI menegaskan persoalan pembayaran tidak boleh dianggap sebagai hal lumrah dalam sepak bola profesional.

Data terbaru APPI juga memperlihatkan persoalan tunggakan di berbagai level kompetisi. Secara keseluruhan, terdapat 24 klub yang masih memiliki kewajiban terhadap 298 pemain dengan nilai lebih dari Rp14 miliar. 

Khusus Liga Nusantara, Persikota Tangerang menjadi klub dengan jumlah pemain terdampak terbanyak, yakni 11 orang. Sriwijaya FC menyusul dengan tujuh pemain yang belum menerima hak secara penuh. 

APPI turut mengapresiasi klub yang telah menyelesaikan kewajibannya, yakni Rans Nusantara FC dan Persid Jember. Pemenuhan hak pemain merupakan bagian mendasar dari tanggung jawab klub terhadap kontrak kerja profesional.

Sorotan khusus diberikan kepada Sriwijaya FC karena persoalan pembayaran disebut berlangsung selama beberapa musim. Tunggakan yang belum terselesaikan berkaitan dengan musim 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, hingga 2025/2026, meski komunikasi dengan pihak klub telah beberapa kali dilakukan.

Baca Juga

Hasil Super League 2026-2027: Taisei Marukawa Memukau Lagi, Calon Penggawa Timnas Indonesia Cetak Gol Kemenangan Dewa United atas PSIM

APPI juga menyoroti klub yang tidak lagi memiliki status operasional jelas atau sudah tidak mengikuti kompetisi, tetapi masih menyisakan kewajiban kepada pemain. Persiwa Wamena, Kalteng Putra, Persewar Waropen, dan Persikabo 1973 disebut masuk dalam persoalan tersebut.

Menurut APPI, berhentinya operasional klub maupun ketidakjelasan statusnya tidak serta-merta menghapus kewajiban yang telah timbul. Pemain tetap berhak memperoleh pembayaran atas pekerjaan dan komitmen profesional yang sudah dijalankan.

Di sisi lain, APPI meminta tata kelola kompetisi diperkuat melalui proses verifikasi dan pengawasan yang lebih ketat. Rekam jejak klub dalam memenuhi hak pemain juga perlu menjadi pertimbangan tegas dalam menentukan kelayakan mengikuti kompetisi.

Keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pemain, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakpastian. Risiko itu dinilai lebih besar bagi pemain Liga Nusantara maupun kompetisi daerah yang memiliki sumber pendapatan terbatas di luar sepak bola.