Ada Kabar Video Tragedi Kanjuruhan Milik Seorang Suporter Arema FC Dihapus oleh Polisi, LPSK Bilang Berlebihan

Jakarta - Tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam (1/10/2022) menjadi sorotan dunia. Pasalnya dalam tragedi tersebut, ratusan lebih nyawa melayang.

Ada Kabar Video Tragedi Kanjuruhan Milik Seorang Suporter Arema FC Dihapus oleh Polisi, LPSK Bilang Berlebihan
Sebuah fakta mencengangkan diungkap LPSK yakni polisi telah video bukti tragedi Kanjuruhan.

Fakta mencengangkan mencuat ke publik terkait Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa supporter Arema atau Aremania pada Sabtu (1/10/2022), pasalnya disebut-sebut bahwa kepolisian menghapus video yang bisa menjadi barang bukti tragedi mencekam itu.

Benarkah demikian?

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan menghapus bukti video dari tragedi Kanjuruhan milik seorang saksi berinisial K adalah tindakan yang berlebihan. 

"LPSK menilai penghapusan video itu berlebihan," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Baca Juga

Korlantas Polri Tegaskan SIM Berlaku Seumur Hidup Hoaks: Tetap Lima Tahun Sejak Tanggal Penerbitan

Edwin menyampaikan hal tersebut setelah sebelumnya beredar pemberitaan yang menyebutkan salah seorang suporter Arema FC yang membagikan sebuah video suasana kepanikan massa saat berada dalam Stadion Kanjuruhan di dperiksa oleh pihak polisi. 

Ia menyatakan K dijemput polisi di tempat tinggalnya pada Senin (3/10/2022) setelah dirinya mengunggah video yang menunjukan kepanikan massa di Stadion Kanjuruhan pada Minggu siang (2/10). 

Diketahui jika saksi berinisial K diperiksa oleh pihak kepolisian sejak pukul 16.00 WIB hingga 18.00 WIB seblum akhirnya dirinya diperbolehkan pulang.

"HP miliknya dipinjam, videonya di transmisi dan video yang di HP dihapus oleh pihak polisi," ucap Edwin. 

LPSK menilai tindakan penghapusan video sebagai barang bukti dalam tragedi kanjuruhan sebagai suatu hal yang berlebihan, aparat kepolisian diingatkan agar lebih memperhatikan soal hak asasi manusia (HAM). 

"LPSK menilai menghapus dan menonaktifkan TikTok K berlebihan," ujar Edwin. 

Seharusnya, kata dia, cara-cara seperti itu tidak dilakukan oleh penyidik atau anggota polisi dalam memeriksa saksi. Polisi harus memperhatikan hukum acara pidana serta nilai-nilai HAM. Sebab, pada dasarnya, perlakuan hukum pada semua orang sama. 

"LPSK melihat ini tidak profesional atau kurang profesional," ujarnya.