GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Alasan Hakim Tolak Tuntutan NAC Breda Walau Buktikan Dean James Tidak Sah Bela Go Ahead Eagles

NAC Breda tetap dinyatakan kalah 0-6 dari Go Ahead Eagles dan permintaan untuk pertandingan ulang atau menang WO ditolak oleh Pengadilan Utrecht. Dengan putusan ini, NAC Breda pun dinyatakan kalah dari KNVB. 
Senin, 4 Mei 2026 - 19:10 WIB
Dean James
Sumber :
  • Facebook - Go Ahead Eagles

Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Pengadilan Utrecht resmi menolak tuntutan NAC Breda walau pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Dean James terbukti tidak sah membela Go Ahead Eagles dalam sidang putusan yang digelar Senin (4/5/2026). 

NAC Breda tetap dinyatakan kalah 0-6 dari Go Ahead Eagles dan permintaan untuk pertandingan ulang atau menang WO ditolak oleh Pengadilan Utrecht. Dengan putusan ini, NAC Breda pun dinyatakan kalah dari KNVB. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kalah di dalam dan di luar lapangan bagi NAC Breda menjadi pukulan telak dengan status tim yang hampir terdegradasi ke Eerste Divisie musim depan. 

Dilansir dari laman Breda Vandaag, hakim memiliki alasan sendiri untuk menolak gugatan NAC Breda. Menurut putusan, KNVB berhakmenentukan bahwa pertandingan tersebut perlu diulang atau tidak. 

"Keputusan tentang apakah pertandingan perlu diulang tau tidak hanya dimabil setelah keputusan pertandingan tersebut tidak sah," tulis laporan Breda Vandaag, dikutip Senin (4/5/2026). 

Berdasarkan peraturan, dewan kompetisi dapat menyatakan pertandingan tersebut tidak sah. Penggunaan kata 'dapat' ini menunjukkan bahwa dewan kompetisi memiliki wewenang diskresioner untuk memutuskan apakah suat pertandingan dinyatakan sah atau tidak. 

"Dalam kasus ini, KNVB dapat dan diizinkan untuk mengambil keputusan untuk tidak menyatakan pertandingan tersebut tidak sah," lanjut laporan tersebut. 

"Karena pertandingan tersebut tidak tidak sah, maka pertanyaan kedua tidak muncul: pertanyaan tentang apakah pertandingan tersebut harus diulang. Oleh karena itu, fakta bahwa NAC berada di zona degradasi tidak relevan di sini," lanjut laporan itu. 

Hakim dilaporkan mengambil keputusan bukan tanpa sebab. Pertimbangan efek domino dengan banyaknya pemain naturalisasi kelahiran Belanda dan tidak adanya regulasi jelas tentang pemain ini menjadi dasar keputusan itu. 

Hakim menilai KNVB telah cukup mempertimbangkan matang-matang keputusan itu. Fakta bahwa NAC Breda tidak didengarkan sebelum dewan keputusan membuat keputusan ini juga tidak menjadikan keputusan tersebut sebagai keputusan yang lalai. 

Dalam persidangan sebelumnya, KNVB turut mengungkapkan bahwa ada 133 pertandingan terdampak dengan kehadiran banyaknya pemain naturalisasi kelahiran Belanda baik di level Eredisivie, Eerste Divisie, bahkan level junior dan kompetisi putri. 

"Menurut KNVB, pemain yang tidak memenuhi syarat telah berpartisipasi dalam 133 pertandingan Eredivisie musim ini," lanjut laporan tersebut. 

"Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa KNVB membuat pilihan yang berbeda, meskipun belum pasti berapa banyak permintaan untuk menyatakan pertandingan tidak sah dan mengulanginya akan ditindaklanjuti," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hakim menilai bahwa keputusan dewan kompetisi untuk menolak pertandingan ulang sudah tepat mengingat NAC adalah kasus individual. 

"Sebagian karena alasan ini, menurut hakim, tidaklah tidak wajar bagi dewan kompetisi untuk mempertimbangkan konsekuensi yang berpotensi signifikan bagi kompetisi, yang hampir berakhir, lebih berat daripada kepentingan NAC untuk mengulang pertandingan," tutup laporan tersebut. (hfp)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid pada Selasa (10/11/2026) kemarin.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.

Trending

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT