Ngomong Apa Adanya, Presiden Kritik PPKM Jawa-Bali | tvOne
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di tengah pandemi diterapkan secara lebih konkret.
Presiden Jokowi dalam siaran pers, Minggu, menegaskan esensi dari kebijakan PPKMÂ yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/1).
"Esensi dari PPKMÂ ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.
Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
Sementara itu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Slamet Rosyadi menilai penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam penanganan COVID-19 perlu diperbaiki.
"Menurut saya, kebijakan PPKM tidak efektif menurunkan angka positif COVID-19. Yang terjadi justru angka COVID-19 tetap bertambah," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa PPKM jilid pertama yang berlangsung pada 11-25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif dalam penanganan COVID-19, sehingga dilanjutkan dengan PPKM jilid kedua pada 26 Januari hingga 8 Februari. (mii)
Lihat Juga: Penegakan Prokes, Satgas Penanganan Covid-19 Kampanyekan Disiplin 3M | tvOne
