Jakarta – Belum dilantik sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming disebut-sebut bakal diboyong ke Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Isu itu kian berembus kencang seiring keinginan kuat pemerintah dan sejumlah partai politiki (parpol) menggelar Pilkada serentak 2024.

Sikap yang menginginkan pilkada serentak tetap digelar itu memantik spekulasi beraroma politik.

Salah satunya terkait kursi gubernur DKI Jakarta yang akan ditinggalkan Anies Baswedan tahun depan. Jika Pilkada dki digelar dua tahun setelah Anies melepas jabatannya, kekuatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai petahana diprediksi akan menipis.

Seiring itu, isu Gibran rakabuming raka bakal didorong maju pada Pilkada DKI juga kian santer.

Pengamat politik Adi Prayitno melihat adanya kejanggalan dengan sikap pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada.

“Belum ada satu alasan yang masuk akal, belum ada alasan yang rasional kenapa pilkada tetap dipaksakan tahun 2024 bersamaan dengan pemilu. Enggak ada, alasan pandemi saya kira terbantahkan dengan pilkada 2020, alasan bahwa undang-undang ini belum pernah dilaksanakan saya kira sudah banyak contoh betapa DPR, pemerintah, undang-undangnya belum diimplementasikan sudah direvisi. DPR kalau sudah berkehendak,  pemerintah kalau sudah berkehendak, undang-undang itu bisa direvisi dalam sekejap,” kata Adi. 

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan pilkada 2022 merupakan kompetisi penting untuk menunjukkan demokrasi yang sehat.

“Memang salah satu yang terdampak kalau tidak ada pilkada 2022 adalah figur Anies Baswedan, saya melihatnya ini bukan sekadar figur tetapi kita ingin ada dua pilkada 2022 dan 2023 untuk kesehatan demokrasi karena demokrasi esensinya dalam kompetisi. Adakah ini kaitannya dengan Gibran? Di politik semua sangat mungkin. Tetapi buat saya siapapun yang mau maju, boleh. Asal fair saja kompetisinya dijalankan, jangan karena satu lain hal tidak mau ada kompetisi. Ataupun ingin calonnya tidak muncul, nah itu bukan sesuatu yang sehat,” ujar Mardani.

Kini pertanyaannya, benarkah pilkada DKI digelar tiga tahun lagj demi membuka jalan bagi langkah politik putra sulung presiden menuju ibu kota?

Politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul membantah tudingan tersebut.

“Sekali lagi kami garisbawahi, tidak adanya revisi UU Pemilu ini tidak ada maksud untuk menyiapkan Gibran maju calon gubernur DKI itu tidak ada. Tetapi namanya politik apapun bisa terjadi. Lahirnya uu ini yang belum diuji coba mau direvisi, Mas Gibran pada saat itu belum wali kota Solo,”

Lantas apa tanggapan Gibran? Benarkah dia tergoda dan berancang-ancang melangkah ke Jakarta?

“Di Solo saja belum dilantik, kok, malah mikir ke Jakarta. Nanti dulu, fokus di Solo dulu, ini belum dilantik sudah ngomong Jakarta,” jawab Gibran yang baru saja terpilih sebagai Wali Kota Solo.

Tetapi pengamat politik Hendri Satrio memiliki pendapat lain.

“Gibran pernah punya sejarah tidak tergoda dan menjadi tergoda. Nah sama kalau sekarang dia mengatakan tidak tergoda dengan Jakarta, (dengan alasan) Solo saja belum beres, ya (pernyataan itu) sekarang, dan bisa saja nanti dia kembali lagi menanggalkan status tidak tergodanya menjadi tergoda,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu.

Peluang maju bertarung di Pilkada DKI memang terbuka bagi Gibran. Namun ada kalkulasi politik tiga tahun mendatang yang harus dicermati jika ia benar-benar mau menjejakkan langkah di panggung politik ibu kota. (act)

Lihat juga: ANAK DAN MANTU JOKOWI DIPROYEKSIKAN MENANG PILKADA BERDASARKAN HASIL HITUNG CEPAT