Diduga Mengalami Masalah Keuangan, Softbank Mundur dari Proyek IKN
Jakarta - Di tengah euforia pembangunan ibukota negara, Softbank Group mengurungkan niat untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibukota negara. Padahal pada tahun 2020 perusahaan asal Jepang tersebut merupakan salah satu calon investor yang berkomitmen menggelontorkan dana sebesar 100 Milyar Dollar Amerika Serikat.
Softbank Group Corporation menyatakan mundur dalam proyek pemindahan ibukota baru Indonesia ke Kalimantan Timur. Softbank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek ibukota negara Ikn pada Jumat 11 Maret 2022.
Padahal pada 2020 perusahaan asal Jepang ini menjadi salah satu calon investor yang pertama kali mengajukan diri untuk menjadi investor. CEO Softbank Masayoshi Son bahkan belah bertemu secara khusus dengan Presiden Jokowi pada 10 Januari 2022.
Dalam pertemuan tersebut ia menyatakan ketertarikannya untuk ikut menggarap ibukota baru. Sebelumnya pada Januari 2020 lalu menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim Softbank berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN mencapai 100 Miliar Dollar Amerika Serikat.
Berawal dari minat investasi tersebut Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed.
Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menanggapi hengkangnya Softbank dari Proyek ibukota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega proyek ibukota di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur itu dari berbagai sumber.
Menurutnya pembiayaan pembangunan bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.
Seiring dengan mundurnya Softbank dari proyek IKN, pemerintah pun masih mengkaji Struktur Organisasi Otorita yang akan mengurusi pembangunan ibukota. Struktur Otoritas IKN akan tertuang dalam Perpres.Â
Saat ini Bappenas bersama kementerian dan lembaga lain sedang menyiapkan rencana Perpres tersebut. Bappenas mencatat pada tahap pertama hingga 2024 pembangunan di kain membutuhkan dana hingga 110 Triliun Rupiah. Pendanaan pembangunan IKN salah satunya akan mengandalkan pemanfaatan aset-aset negara.(awy)
Â
