Tutup Menu
LIVESTREAM
Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim
Sulawesi Lainnya

Bunyi Rancangan UU Perlindungan Data

Rabu, 21 September 2022
Oleh :

Jakarta - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Di dalamnya terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 bab serta 76 pasal. Jumlah pasal di RUU PDP ini bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

Isi UU Perlindungan Data Pribadi: 4 Larangan dan Sanksinya

UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam salinan draf RUU PDP yang baru disahkan, Selasa (20/9), ada empat hal yang dilarang terkait data menurut UU PDP.

Berikut ini 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut UU PDP:

  1. Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).
  2. Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).
  3. Larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. (Pasal 65 UU PDP).
  4. Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. (Pasal 66 UU PDP).

Berikut ini sanksi bagi yang melanggar keempat hal di atas menurut UU PDP:

  1. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  2. Sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  3. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  4. Sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar. (Pasal 68 UU PDP).

Berikut ini sanksi bagi yang melanggar keempat hal di atas menurut UU PDP:

  • Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  • Sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  • Sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (Pasal 67 UU PDP).
  • Sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6 miliar. (Pasal 68 UU PDP).

2 Jenis Data Pribadi Menurut UU Perlindungan Data Pribadi
UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur apa saja yang termasuk jenis-jenis data pribadi. Menurut salinan draf RUU PDP yang baru disahkan, Selasa (20/9/2022), ada dua jenis data pribadi yang diatur dalam Pasal 4 UU PDP.

Berikut ini jenis-jenis data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi, yaitu:

Data pribadi yang bersifat spesifik:

Data dan informasi kesehatan
Data biometrik
Data genetika
Catatan kejahatan
data anak
Data keuangan pribadi
Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang bersifat umum:

Nama lengkap
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Status perkawinan
Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

(awy)

Berita Terkait :
Topik Terkait
Saksikan Juga
img_title
01:16

Jokowi Minta Bawaslu Tegas Penegakan Hukum pada Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo meminta Bawaslu tegas menegakkan hukum dalam Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada saat bertemu presiden.
img_title
01:38

Kacang Kedelai Impor Mahal, Produsen Berencana Menaikan Harga Tahu

Produsen tahu di Cianjur, Jawa Barat terkena dampak kenaikan harga BBM yang turut memicu kenaikan harga kacang kedelai impor sebagai bahan baku utama tahu.
img_title
01:49

Nekat! Maling Spion Kembali Beraksi di Tengah Jalan

Aksi nekat mencuri spion di tengah jalan ini terjadi di Jalan Letjen S Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam dari kamera dashboard sebuah mobil.
img_title
02:17

Berpindahnya ke Kompor Listrik Diklaim Menghemat APBN Sebesar 330 Miliar Rupiah per Tahun

Direktur utama PLN Dharmawan Prasojo menjelaskan, program konversi LPG ke kompor induksi dapat menghemat APBN sebesar 330 miliar rupiah per tahunnya.
img_title
02:49

Kejagung Masih Dalami Berkas Perkara Kasus Brigadir J

Kejaksaan Agung masih terus melakukan pendalaman terkait berkas perkara para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J.
img_title
06:49

BREAKING NEWS! MA Respons Terkait Status Tersangka Hakim Agung

KPK menangkap 8 orang terkait OTT di Mahkamah Agung pada Kamis sore kemarin. Pihak Mahkamah Agung pun memberikan respon atas kejadian tersebut.
img_title
12:45

Dugaan Korupsi Formula E Jadi Sorotan, Anies Dijegal?

Pemilu 2024 masih jauh, tetapi aroma jegal menjegal mulai berhembus dengan kencang. Apakah cara itu menjadi upaya menjaga Anies dan Prabowo mengikuti konsistensi dalam Pilpres 2024? Berikut selengkapnya.
img_title
08:04

Lima Orang Ditahan di Rutan KPK usai OTT atas Kasus Suap di MA

KPK menangkap 8 orang terkait operasi tangkap tangan di Mahkamah Agung. KPK juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang sebesar 205 dolar Singapura.
img_title
01:39

Nahas, Detik-Detik Sopir dan Kernet Truk Meregang Nyawa saat Melintasi Tiang Listrik

Diduga tak melihat adanya kabel listrik, seorang pengemudi dan kernet truk di Serdang Bedagai, Sumatera Utara meregang nyawa.
img_title
01:36

Korlantas Polri Luncurkan Program ETLE Tahap Ketiga di Delapan Polda

Korlantas Polri meluncurkan program tilang elektronik atau ETLE tahap ketiga di 8 provinsi di Indonesia serta beberapa harapannya di hari jadi yang ke 67 Polantas.
img_title
01:10

Terlibat Cekcok, Dua Juru Parkir Jadi Korban Penembakan di Tamansari

2 orang juru parkir menjadi korban penembakan yang diduga menggunakan airsoft gun oleh orang tak dikenal di Jalan Mangga Dua Raya, Taman Sari, Jakarta Barat.
img_title
02:10

Prabowo Capres, Sandiaga Tetap di Gerindra?

Gerindra telah memutuskan Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Keputusan ini membuat Sandiaga Uno harus mencari Parpol lain.
img_title
01:39

PB Mathlaul Anwar Optimis Mardiono Membawa PPP ke Arah Lebih Baik

Ketua PB Mathla'ul Anwar, Kyai Haji Embay Mulya Syarif optimis PPP menjadi lebih baik dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono.
img_title
42:22

[FULL] Siap Nyapres, Siapa Berminat "Meminang" Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Hal ini pun tak luput dari perhatian publik.
img_title
01:08

Hindari Bajaj Berhenti Mendadak, Truk Terguling

Hindari bajaj yang berhenti sembarangan di tepi jalan, sebuah truk tanpa muatan terguling di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jatinegara, Jakarta Timur.
img_title
01:16

Kelebihan Muatan Kapal Tenggelam Diterjang Ombak Tinggi

Kapal bermuatan ratusan ton kelapa sawit tenggelam di Muara ujung, Sungai Batanghari laut Timur Sumatera. 2 ABK dan nahkoda dinyatakan hilang.
img_title
01:19

BBM Naik, Sejumlah Tempat Penggilingan Padi di Boyolali Tutup

Salah satu tempat penggilingan padi di Desa Kopen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah terpaksa tutup. Naiknya harga BBM menjadi faktor utama.
img_title
02:16

Bulog Cirebon Pastikan Naiknya Harga Beras Masih di Bawah HET

Kantor cabang Bulog Cirebon terus berusaha menjaga stabilitas harga beras di pasar, khususnya pasca penyesuaian harga BBM.
img_title
01:56

Anies Baswedan Resmikan Pasar Cipinang Kebembem

Anies Baswedan meresmikan Pasar Cipinang Kebembem, Pulogadung. Dalam kesempatan itu juga, Anies berpesan untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat.
img_title
03:25

Surat Edaran Mendagri Tuai Polemik, Begini Isinya

Surat edaran Kemendagri yang memperbolehkan penjabat kepala daerah untuk memutasi ASN tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat menuai kontroversi.
Jangan Lewatkan
Gubernur Papua Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan Kedua KPK Lagi, Ini Alasannya

Gubernur Papua Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan Kedua KPK Lagi, Ini Alasannya

Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening sambangi Gedung KPK di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Jumat (23/9/2022), minta hal ini ke KPK
Pemprov Sulut Bakal Datangkan Grup Musik Korea Selatan K-Pop Desember Mendatang

Pemprov Sulut Bakal Datangkan Grup Musik Korea Selatan K-Pop Desember Mendatang

Sulut berencana menggelar event besar dengan mendatangkan grup musik asal Korea Selatan K-Pop di Desember mendatang demi bangkitkan ekonomi melalui pariwisata.
BNI Perkuat Mobile Banking Dengan Tambahan Fitur Unggulan

BNI Perkuat Mobile Banking Dengan Tambahan Fitur Unggulan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat kualitas layanan demi memperkuat kenyamanan transaksi nasabah.
Sebelum Pakai Baju Tahanan KPK, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sowan ke Ketua Mahkamah Agung

Sebelum Pakai Baju Tahanan KPK, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sowan ke Ketua Mahkamah Agung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, terima suap Rp800juta.
Demokrat Bantah Hasnaeni 'Wanita Emas' Kadernya, Jubir: Dia Kader PDIP, Ahok Garis Keras

Demokrat Bantah Hasnaeni 'Wanita Emas' Kadernya, Jubir: Dia Kader PDIP, Ahok Garis Keras

Ia menegaskan status terakhir Hasnaeni adalah jadi kader PDIP pada 2018 dan pendukung garis keras Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan kader Partai Demokrat.
Ganjar Pranowo Minta Relawannya GP Mania Hentikan Wacana 'Dewan Kopral' dan Tunda Deklarasi, kenapa?

Ganjar Pranowo Minta Relawannya GP Mania Hentikan Wacana 'Dewan Kopral' dan Tunda Deklarasi, kenapa?

Ketua Relawan Ganjar Pranowo (GP Mania) Imanuel Ebenezer atau Noel meminta anggotanya untuk menghentikan wacana Dewan Kopral agar situasi politik lebih tenang.
Gunakan Skoda Fabia, Ijeck Siap Adu Kecepatan dengan 7 Pereli di APRC Danau Toba 2022

Gunakan Skoda Fabia, Ijeck Siap Adu Kecepatan dengan 7 Pereli di APRC Danau Toba 2022

Gunakan Skoda Fabia, Ijeck Siap Adu Kecepatan dengan 7 Pereli di APRC Danau Toba 2022
Mahkamah Agung Non Aktifkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Dugaan Kasus Suap Penanganan Perkara

Mahkamah Agung Non Aktifkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Dugaan Kasus Suap Penanganan Perkara

Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Siapa Sangka? Hasnaeni Si ‘Wanita Emas’, Tersangka Dugaan Korupsi Dulunya Pemain Sinetron Jin dan Jun dan Bintang Iklan

Siapa Sangka? Hasnaeni Si ‘Wanita Emas’, Tersangka Dugaan Korupsi Dulunya Pemain Sinetron Jin dan Jun dan Bintang Iklan

Hasnaeni ‘Wanita Emas’ ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana di PT Waskita Beton
Tak Asing dengan Indonesia, Kapten Curacao Cari Tahu Pemain Timnas Asal Belanda

Tak Asing dengan Indonesia, Kapten Curacao Cari Tahu Pemain Timnas Asal Belanda

Kapten Curacao menegaskan, timnya siap tampil apik dalam pertandingan persahabatan meski kelelahan. Cuco Martina mengaku tidak merasa asing dengan Indonesia.
Trending
Selengkapnya
Viral
Jadwal Hari Ini
Jam
Jadwal Acara
Kabar Utama
22:00 - 22:30
Telusur
22:30 - 23:30
Kabar Hari Ini
23:30 - 00:00
Kabar Arena
00:00 - 01:00
Kabar Dunia
01:00 - 02:00
Trust
Selengkapnya