Kabar Gembira untuk Warga Malut, Cukup Modal KTP Warga Gratis Berobat, Sherly Tjoanda: Bisa Rujukan ke Luar Provinsi Juga

tvOnenews.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meluncurkan gebrakan program jaring pengaman sosial tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan bersejarah Benteng Orange, Kota Ternate, Senin (25/5/2026).

Momentum krusial ini menandai dimulainya penyaluran bantuan sosial (bansos) besar-besaran yang diguyur secara serentak ke 10 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Maluku Utara (Malut).

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja cepat dan taktis dari jajaran Dinas Sosial dalam merespons kebutuhan mendesak warga di lapangan, mulai dari percepatan penyaluran santunan kematian hingga penanganan taktis bagi pasien sakit.

Sumber :

• Instagram @s_tjo

Namun sorotan utama dalam agenda kali ini tertuju pada komitmen besar pemenuhan hak kesehatan publik.

Sherly mengingatkan sekaligus mengimbau masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1-5 (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk tidak lagi takut atau ragu datang berobat ke fasilitas kesehatan.

Baca Juga

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital

Berkat adanya kolaborasi anggaran yang solid antara Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, serta Kementerian Sosial (Kemensos), wilayah Maluku Utara kini secara resmi telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

“Cukup modal KTP Maluku Utara, warga di kategori ini bisa langsung mengaktivasi kepesertaan BPJS-nya saat menghadapi situasi darurat medis. Mau berobat di rumah sakit daerah setempat atau bahkan jika harus dirujuk ke luar provinsi sekalipun, semua biayanya ditanggung dan dibiayai oleh negara,” jelas Sherly Tjoanda memaparkan kemudahan tersebut.

Sumber :

• Instagram @s_tjo

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir, Sherly dengan suara lantang menegaskan bahwa agenda peluncuran gebrakan program jaring pengaman sosial ini sama sekali bukan panggung seremonial kosong demi mendongkrak pencitraan politik semata.

“Pemerintah itu harus hadir. Bukan cuma datang mendata atau sekadar tertulis indah di dalam dokumen laporan. Kehadiran kita harus menjadi solusi nyata, meringankan beban hidup, memulihkan harapan mereka, dan mengirimkan pesan kuat kepada rakyat bahwa mereka tidak berjuang sendirian,” tegas Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut.

Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, rangkaian bantuan yang disalurkan secara simbolis pada hari itu mencakup pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berupa pemberian kaki palsu dan kursi roda.