51,9 Juta Kendaraan Tunggak Pajak, Jasa Raharja Dorong Integrasi Data

Lampung, tvOnenews.com - PT Jasa Raharja (Persero) turut serta dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 bertajuk 'Sinergi Pelayanan Samsat yang Profesional dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan PKB, BBNKB, PNBP, dan SWDKLLJ, Opsen PKB, serta Opsen BBNKB' di Bandar Lampung.

Rakornas yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Korlantas Polri, dan pemerintah daerah (Pemda) itu ditujukan dalam upaya peningkatan transformasi pelayanan Samsat melalui penguatan integrasi data lintas instansi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Direktur Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia. 

Berdasarkan data hingga Juni 2026, sekitar 51,9 juta kendaraan telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran PKB. 

"Transformasi pelayanan Samsat harus berorientasi pada integrasi data. Dengan memanfaatkan big data serta menghubungkan informasi lintas instansi, kita dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif sehingga strategi peningkatan 2 kepatuhan wajib pajak dapat disusun sesuai karakteristik masing-masing daerah," kata Awaluddin, Rabu (15/7/2026).

Awaluddin menjelaskan penguatan integrasi data menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. 

Baca Juga

Sekjen Kemendagri Tegaskan Kolaborasi Pusat dan Daerah Permudah MBR Akses Program Perumahan

Melalui pemanfaatan data registrasi kendaraan, data perpajakan, hingga informasi pendukung lainnya, para pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

"Kolaborasi antarlembaga perlu ditingkatkan menjadi sebuah orkestrasi berbasis data. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih adaptif terhadap kondisi di masing-masing daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Drektur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni menegaskan bahwa Rakornas Samsat 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

"Pelayanan Samsat harus terus bertransformasi melalui penguatan sinergi, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan saling berbagi pengalaman dan menghadirkan berbagai terobosan, kami optimistis kinerja Samsat akan semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pendapatan daerah," pungkasnya.(ant/raa)