Hadapi Perubahan Iklim, Pemerintah Didorong Lakukan Penguatan Kebijakan Kesehatan

Tangsel, tvOnenews.com - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong penguatan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi panel rangkaian Seminar Nasional dan Grand Launching I-Chip UMJ (Indonesia Center for Health Evidence-Information Policy Universitas Muhammadiyah Jakarta).

Materi tersebut membahas keterkaitan perubahan iklim dengan kesehatan maternal, bayi baru lahir, dan anak, termasuk dampaknya terhadap gizi serta kebutuhan membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh.

Perwakilan Johns Hopkins University, Kristen M. Hurley memaparkan bahwa bukti mengenai hubungan perubahan iklim dan kesehatan ibu, bayi baru lahir, serta anak terus berkembang. 

Ia juga menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan sistem pangan dan gizi, tetapi dapat terjadi secara langsung pada perkembangan plasenta dan janin serta memengaruhi kualitas layanan kesehatan.

“Dampak perubahan iklim dapat terjadi secara langsung, misalnya panas terhadap perubahan plasenta atau perkembangan embrio dan janin. Dampak tidak langsung juga dapat terjadi melalui sistem pangan, ketika perubahan iklim memengaruhi produksi pangan, ketahanan pangan, hingga kekurangan gizi,” ujar Kristen, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga

Kabasarnas Angkat Isu Tata Kelola Kompetensi Tim SAR dalam Disertasinya

Di sisi lain, Guru Besar UMJ Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, Razak Thaha, menanggapi bahwa perubahan iklim kini menunjukkan keterkaitan yang lebih langsung dengan persoalan kesehatan. 

Kondisi tersebut terlihat dari hubungan antara peningkatan suhu, proses biologis, masalah gizi, serta sistem kesehatan, terutama pada ibu dan anak.

Menurut Razak dampak perubahan iklim juga dapat berkaitan dengan proses biologis selama kehamilan. 

Paparan polutan dan peningkatan biomarker inflamasi, misalnya C-reactive protein (CRP), dapat memengaruhi kondisi plasenta dan perkembangan janin.

“Terjadi inhalasi polutan, kemudian terjadi pula gangguan sirkulasi sistemik dari plasenta. Setelah itu terjadi lonjakan biomarker, misalnya peningkatan CRP sebagai salah satu biomarker inflamasi yang terjadi di dalam plasenta pada ibu-ibu hamil,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar UMJ Bidang Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat, Tria Astika menekankan pentingnya Indonesia membangun ketahanan gizi yang mampu merespons perubahan iklim. 

Upaya tersebut perlu berjalan melalui pengembangan sistem yang cerdas, riset kolaboratif, dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ketahanan pangan.

“Yang paling penting bukan hanya membicarakan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan anak dan ibu, tetapi bagaimana Indonesia dapat membangun climate nutrition resilience. Indonesia juga perlu mengembangkan sistem yang cerdas melalui kolaborasi riset dan kebijakan untuk menghadapi persoalan ketahanan pangan,” ungkap Tria.

Lebih lanjut, Tria melihat I-Chip UMJ dapat menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat upaya tersebut. Kolaborasi riset dan kebijakan menjadi bagian penting dalam merespons hubungan antara perubahan iklim, gizi, dan kesehatan secara lebih terintegrasi.

“Dengan I-Chip, kita dapat membangun kolaborasi riset dan aktivitas yang positif sekaligus memperkuat kebijakan di Indonesia. Kita membutuhkan kebijakan yang cerdas untuk menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

Selain itu, Guru Besar UMJ Bidang Ilmu Manajemen Keperawatan, Muhammad Hadi, menilai perubahan iklim telah menjadi persoalan serius bagi kesehatan masyarakat. 

Dampaknya muncul secara langsung melalui risiko stroke, dehidrasi, gangguan kardiovaskuler, dan cedera, serta secara tidak langsung melalui perubahan pola penyakit menular seperti demam berdarah dan malaria.

“Dalam perspektif kebijakan kesehatan, respons terhadap perubahan iklim ini tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi bencana. Sistem kesehatan harus bergerak dari pendekatan reaktif menuju preventif, termasuk sistem peringatan dini, kesiapan, serta perlindungan kelompok rentan dan fasilitas kesehatan,” ujar Hadi.

Hadi menilai Indonesia telah memiliki fondasi kebijakan perubahan iklim, tetapi integrasinya dalam sistem kesehatan belum merata dan masih berfokus pada respons bencana.(raa)