KNPI Riau Dukung Realisasi Asta Cita Era Prabowo

Riau, tvOnenews.com - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Riau mendukung program penataan perkebunan kelapa sawit yang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Kendati demikian, dukungan itu turut disertai sejumlah catatan, terutama menyangkut perlindungan petani sawit swadaya dan transparansi pengelolaan lahan.

Sikap tersebut disampaikan DPD KNPI Riau dalam pertemuan dengan jajaran PT Agrinas Palma Nusantara wilayah CRO 2 dan CRO 3. 

Ketua DPD KNPI Riau sekaligus Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin menyampaikan pihaknya berprinsip mendukung program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran di Riau.

Dukungan itu, menurut Nasarudin, juga mencakup kebijakan pemerintah terkait penanganan lahan dalam kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sekaligus proses pembenahan yang dilakukan Agrinas, baik di internal maupun eksternal perusahaan.

"Kita mendukung program pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, kita ingin memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan," ujar Nasarudin, Senin (21/9/2026).

Baca Juga

Soal Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden Prabowo, KNPI Dukung Bareskrim Polri Usut Tuntas

KNPI Riau juga menyatakan akan mengawal program Agrinas, khususnya dalam penguasaan dan pengelolaan lahan. 

Transparansi menjadi salah satu hal yang ditekankan agar masyarakat mengetahui secara jelas status lahan dan arah pengelolaannya.

Menurut Nasarudin, persoalan tersebut penting karena penataan kawasan perkebunan bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan penghasilan dari kebun sawit.

Salah satu poin utama yang disampaikan KNPI Riau adalah perlindungan terhadap petani sawit swadaya yang mengelola lahan dengan luasan maksimal lima hektare.

KNPI Riau meminta lahan petani swadaya yang berada dalam lahan eks-PKH dan telah diserahkan kepada Agrinas tetap dapat dikelola oleh masyarakat yang selama ini mengusahakannya.

"Khusus masyarakat atau petani swadaya dengan lahan maksimal lima hektare, kami berharap jangan diganggu. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengelola kebunnya," kata Nasarudin.

Selain persoalan lahan, KNPI Riau meminta Agrinas memberikan perhatian terhadap masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja.

Nasarudin berharap aktivitas Agrinas di Riau memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat daerah, terutama melalui kesempatan kerja.

"Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Kami berharap masyarakat Riau mendapatkan prioritas sesuai kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan," ujarnya.

Menurut dia keberadaan Agrinas di Riau semestinya tidak hanya dilihat dari aspek pengelolaan aset dan perkebunan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.

Nasarudin mengatakan dukungan KNPI Riau terhadap program pemerintah bukan berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Justru, menurut dia, dukungan tersebut perlu disertai pengawalan agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

"Kita mendukung dan mengawal. Prinsipnya bagaimana program pemerintah ini sukses, tetapi masyarakat juga mendapatkan manfaatnya," kata dia.(raa)