May Day di Bali, Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Tuntut Sistem Kerja Kontak Dihapus

Denpasar, tvOnenews.com - Ratusan buruh yang tergabung dari Aliansi Perjuangan Rakyat Bali, yaitu Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali bersama dengan seluruh elemen mahasiswa di Bali, dan para pekerja perikanan di Pelabuhan Benoa, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menggelar aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Kantor Gubernur Bali, Renon, Kota Denpasar, Bali, Rabu (1/5).

Massa aksi menggeruduk Kantor Gubernur Bali, dengan melakukan orasi dan dijaga para petugas kepolisian. Massa juga membawa spanduk serta poster dengan bertuliskan"Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem pemagangan, yang menghilangkan kepastian kerja dan mengekploitasi pemuda- mahasiswa. 

Selain itu, ada juga poster bertuliskan,"Katanya gaji 10 juta tapi pulang membawa hutang," dan juga, "Menindak tegas tenaga kerja asing ilegal di Bali," serta tulisan, "Naikkan upah buruh,".

Korlap Aksi May Day Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana sekaligus Sekretaris FSPM Regional Bali mengatakan, isu pertama hari ini adalah pariwisata berkelanjutan, pekerjaan yang berkelanjutan.

"Artinya apa no kontrak, tidak ada status pekerja kontrak di Pulau Dewata, hapuskan sistem kontrak itu yang menjadi hal utama kita," kata Darsana.

Menurutnya, dengan adanya kerja kontrak para pekerja di Pulau Bali khususnya di bidang pariwisata sangat rentan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca Juga

399 Serdik P3MD Serap Nilai Kepahlawanan di Margarana Bali sebagai Bekal Pimpin BUMN

"Sangat rentan kehilangan pekerjaan dengan status mereka hanya menjadi pekerja kontrak. Kalau dibutuhkan dipanggil, kalau tidak dibutuhkan mereka dirumahkan. Ini menjadi persoalan," ujarnya.

"Kalau mereka di rumahkan, mereka tidak mendapatkan upah. Dari mana mereka bisa menghidupi keluarganya. Makanya tema kita pariwisata berkelanjutan, maka pekerjaannya berlanjut. Status hubungan kerja itu adalah menjadi pekerja tetap, bukan pekerja tidak tetap," lanjutnya.

Pihaknya menginginkan, bahwa perusahaan harus mempekejakan menjadi pekerja permanen atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTP) karena para pekerja memiliki hak untuk memikirkan masa depan mereka.

Ia juga menyebutkan, pasca lahirnya Undang-undang cipta kerja, hampir sebagian perusahaan di Bali mulai dari hotel, restoran dan trasportasi mengubah status permanen pekerjanya menjadi pekerja kontrak.