PSO Transportasi Udara Dinilai Mendesak, Pemerintah Diminta Pangkas Beban Biaya Penerbangan

tvOnenews.com - Skema Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi udara dinilai semakin mendesak diterapkan guna menjamin keterjangkauan harga tiket dan menjaga konektivitas nasional, khususnya bagi wilayah kepulauan, terpencil, terluar, dan perbatasan. Pemerintah juga didorong untuk memangkas berbagai komponen biaya penerbangan yang selama ini membebani maskapai dan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, mengatakan skema PSO sangat memungkinkan dan relevan diterapkan pada moda transportasi udara. Selama ini, PSO terbukti efektif di sektor perkeretaapian dan angkutan perintis untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan.

“Penerapan PSO di transportasi udara merupakan langkah strategis untuk menjamin keadilan akses. PSO dapat memastikan masyarakat di berbagai wilayah tetap terhubung dengan harga terjangkau, menjaga keberlangsungan rute-rute yang secara komersial kurang menguntungkan, serta membantu maskapai tetap dapat beroperasi,” ujar Teguh.

Menurutnya, jika dikelola secara tepat, transparan, dan tepat sasaran, PSO mampu menghidupkan kembali industri penerbangan nasional, meningkatkan load factor, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Terkait kebijakan stimulus pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2026, Teguh menilai langkah tersebut sudah tepat sebagai solusi jangka pendek. Momentum Lebaran merupakan periode mobilitas tertinggi masyarakat sehingga keterjangkauan harga tiket menjadi faktor krusial. 

“Kami menyambut baik stimulus penurunan harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2026. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga konektivitas nasional,” katanya.

Namun demikian, Komisi V DPR menilai kebijakan tersebut belum cukup jika hanya bersifat temporer. Pemerintah didorong menyiapkan solusi permanen dan berkelanjutan melalui reformasi struktur biaya penerbangan secara menyeluruh.

Baca Juga

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain efisiensi biaya operasional maskapai, peninjauan harga avtur, pajak, dan airport charges, peningkatan persaingan sehat antar maskapai, penguatan armada nasional serta peremajaan pesawat, hingga optimalisasi manajemen bandara agar biaya logistik udara dapat ditekan.

“Pendekatannya tidak boleh hanya subsidi sesaat, tetapi reformasi struktur biaya penerbangan secara menyeluruh agar harga tiket stabil dan terjangkau sepanjang tahun, bukan hanya saat musim mudik,” tegas Teguh.

Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi udara sudah sangat layak dan bahkan strategis menjadi moda transportasi massal. Di banyak wilayah, pesawat bukan lagi alternatif, melainkan satu-satunya moda tercepat dan paling efisien.

“Negara perlu memposisikan penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi publik nasional, setara dengan kereta api, kapal laut, dan bus. Artinya, aspek keterjangkauan harga, keselamatan, dan pemerataan akses harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku industri,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan penganmat kebijakan publik yang juga  Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muda Nusantara (LSMN), Richard Ahmad Sugiarto. Ia menilai kenaikan harga tiket pesawat menjelang Idul Fitri harus dikaji secara komprehensif lintas kementerian.

“Pemerintah semestinya berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN untuk menghitung ulang komponen biaya penerbangan agar masyarakat yang mudik ke wilayah Timur, Tengah, dan Barat Indonesia bisa menjangkau harga tiket,” kata Richard di Tangerang.

Menurutnya, transportasi udara sudah tidak lagi masuk kategori barang mewah, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu opsi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menekan harga tiket dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat sebesar 11 persen. 

“Negara kita kepulauan. Penerbangan bukan hanya milik masyarakat kelas atas, tapi semua lapisan masyarakat. Sudah saatnya transportasi udara menjadi transportasi massal,” ujarnya.

Richard juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek seremonial perbaikan layanan penerbangan, tetapi juga serius memperhatikan faktor keselamatan, terutama di tengah masih terjadinya sejumlah kecelakaan penerbangan.

Secara demografis dan geografis, Indonesia dengan wilayah lebih dari 28 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa sangat bergantung pada transportasi udara. Kecepatan, ketepatan, dan efisiensi menjadikan penerbangan memiliki peran strategis dalam menghubungkan daerah terpencil, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama ini, pemerintah telah menerapkan skema PSO pada moda transportasi lain seperti PT Pelni dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Meski demikian, sektor penerbangan dinilai tidak selalu membutuhkan subsidi langsung, melainkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak.

Selain PPN, komponen biaya lain seperti tarif pelayanan penumpang (TDP) yang berada di kisaran 5 persen, serta berbagai biaya layanan pendukung bandara dinilai masih perlu dievaluasi. Relaksasi biaya penerbangan pada periode Lebaran dan Natal-Tahun Baru (Nataru) sebelumnya terbukti meningkatkan mobilitas masyarakat.

Data pergerakan penumpang pada periode Nataru dan Lebaran yang dibandingkan dengan 2024 bahkan menunjukkan tren penurunan, sehingga dapat menjadi parameter penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi udara ke depan.

"Dengan mempertimbangkan kondisi demografi, geografis, dan kebutuhan mobilitas nasional, sudah saatnya pemerintah memperlakukan transportasi udara sebagai layanan publik strategis—bukan hanya melalui subsidi langsung, tetapi lewat reformasi kebijakan biaya agar penerbangan tetap terjangkau, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Richard.(chm)