Pemprov Jabar Hentikan Pendanaan Operasional Masjid Raya Bandung, Kini Memicu Polemik Serius

Bandung, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menghentikan seluruh dukungan pembiayaan operasional Masjid Raya Bandung sejak awal Januari 2026. 

Kebijakan tersebut memicu polemik serius, menyusul status masjid bersejarah itu, kini dinyatakan bukan sebagai aset milik Pemprov Jabar.

Penghentian dukungan anggaran berdampak langsung terhadap operasional masjid. Sebanyak 23 orang staf yang selama ini bekerja melalui skema alih daya terpaksa ditarik, sementara anggaran perawatan dan pengelolaan masjid dihentikan sepenuhnya.

Ketua Nadzir Masjid Raya Bandung, Roedy Wiranatakusuma, menilai keputusan tersebut sebagai langkah sepihak yang mengabaikan fungsi strategis masjid sebagai wakaf milik umat.

Menurut Roedy, Pemprov Jabar melepaskan seluruh tanggung jawab dengan alasan Masjid Raya Bandung bukan aset daerah. 

Padahal, selama bertahun-tahun masjid tersebut diposisikan dan dikelola seolah-olah sebagai aset pemerintah provinsi.

“Selama ini Masjid Raya Bandung dikelola dengan skema dan dukungan penuh pemerintah. Ketika tiba-tiba dinyatakan bukan aset daerah, seluruh tanggung jawab justru dilepaskan,” kata Roedy dalam keteranganya, Rabu (7/1/2026).

Roedy mengatakan, Masjid Raya Bandung merupakan bangunan berusia sekitar 215 tahun dengan kapasitas hingga 12 ribu jamaah. Saat ini, kondisi fisik masjid dinilai memprihatinkan. 

Nadzir mencatat sedikitnya terdapat 135 titik kerusakan bangunan yang membutuhkan penanganan segera. 

Namun, kerusakan tersebut kini tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.

Kebijakan Pemprov Jawa Barat juga dinilai kontradiktif dengan regulasi sebelumnya. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.2/Kep.1155/Yansos/2002, Masjid Agung Bandung telah ditetapkan sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. 

Status tersebut selama ini menjadi dasar pengelolaan dan pendanaan oleh pemerintah daerah.Secara hukum, Masjid Raya Bandung berdiri di atas tanah wakaf Wiranatakusumah IV yang telah terdaftar sejak 1994. 

"Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Hak Milik Wakaf masih berlaku dan telah diperbarui melalui mekanisme pergantian nadzir yang sah," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhamad Farhan menyatakan akan terlebih dahulu mengecek informasi penghentian pendanaan tersebut. 

Ia menegaskan, jika Pemprov Jawa Barat benar-benar tidak lagi membiayai operasional Masjid Raya Bandung, Pemerintah Kota Bandung siap mengambil peran untuk memastikan masjid tetap dimakmurkan.

“Nanti akan kami cek. Kalau memang tidak lagi dibiayai oleh provinsi, tentu Pemerintah Kota Bandung siap untuk terus memakmurkan Masjid Raya Bandung,” kata Farhan.

Masjid Raya Bandung diketahui memiliki rekam jejak sejarah nasional dan internasional. Pada Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, masjid ini menjadi salah satu titik kunjungan para kepala negara peserta konferensi. 

Nilai sejarah tersebut, menurut pihak nadzir, seharusnya menjadi pertimbangan utama negara dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian masjid bersejarah tersebut. (cep/muu)