Disebut Lawan Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, Bupati Rudy: Warga Hanya Ingin Ditemui Bupati

Jakarta, tvOnenews.com - Isu Bupati Bogor, Rudy Susmanto melawan kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mencuat usai kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di Parungpanjang.

Isu ini bermula dari adanya orasi Rudy Susmanto saat menemui pendemo di kantornya yang meminta dibukanya kembali aktivitas tambang pada Senin (4/5/2026).

"Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin," kata Rudy saat berorasi di hadapan massa pendemo.

Lantas Rudy buru-buru mengklarifikasi orasinya yang disebut telah melawan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Sumber :

• Tangkapan layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel

Rudy mengaku orasinya tersebut tak ditujukan untuk melawan kebijakan berupa penutupan tambang sementara oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Baca Juga

Penertiban Tambang Ilegal Jadi Katalis Produksi dan Kinerja TINS

“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun. Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” kata Rudy.

Rudy mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sepakat akan kebijakan Pemprov Jabar berupa penertiban aktivitas tambang ilegal.

Tak hanya itu, Rudy turut meminta seluruh pelaku usaha tambang ikut menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan dampak sosial di sekitar wilayah operasional.

“Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk para pelaku tambang, untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam,” ujarnya.

Selain itu, Rudy mengaku Pemkab Bogor sedang mempercepat pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

Hal itu dilakukan guna merespons persoalan lalu lintas angkutan tambang yang kerap memicu konflik pengguna jalan.

“Keselamatan masyarakat akibat aktivitas lalu lintas juga menjadi prioritas kami. Karena itu, Pemkab Bogor menyiapkan jalur khusus untuk angkutan barang dan tambang,” jelasnya.

Rudy mengakui polemik tambang memerlukan solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, mengingat ribuan warga Kabupaten Bogor menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.

Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti seluruh kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.