Hasil Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Jawa Barat terhadap Kepemimpinan Dedi Mulyadi Capai 95 Persen

Bandung, tvOnnnews.com - Genap 1,5 tahun menjabat sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendapat respons positif dari masyarakat. 

Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi. Sebanyak 51,5 persen responden menyatakan puas, 8,7 persen sangat puas, 30,4 persen menilai sedang, 7,3 persen menyatakan buruk, dan 0,8 persen menilai sangat buruk.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat mencapai 95 persen. Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat berada di angka 59 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengatakan evaluasi 1,5 tahun kepemimpinan ini menjadi momentum krusial mengingat jajaran Pemprov Jabar tersisa waktu sekitar 3,5 tahun untuk membumikan janji kampanye di tengah tantangan mengelola provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, yakni 50,34 juta jiwa.

Djayadi Hanan, mengungkapkan bahwa tingginya angka kepuasan warga terhadap Dedi Mulyadi dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap kondisi perekonomian, tata kelola pemerintahan, hingga efektivitas program daerah.

"Tingkat kepuasan masyarakat kepada gubernur berada di posisi 95,4 persen sangat tinggi. Angka ini antara lain didorong oleh evaluasi ekonomi yang dinilai stabil, serta kepuasan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara umum," kat Djayadi dalam pemaparan hasil surveinya di èL Hotel Bandung, Jalan Merdeka, Kota Bandung. Kamis (23/07/2026) siang.

Baca Juga

Sosok Polisi Jujur Jenderal Hoegeng yang Diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto

Djayadi mengatakan  tingkat kepuasan terhadap gubernur dibandingkan wakil gubernur dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurutnya, peran wakil gubernur kerap berada di balik bayang-bayang kepala daerah sehingga publik belum banyak mengetahui kontribusi dan kinerjanya.

"Meskipun tingkat kepuasan terhadap pemerintah cukup tinggi, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur. Salah satu faktornya, wakil gubernur cenderung berada di balik bayang-bayang gubernur sehingga masyarakat belum banyak mengetahui kinerjanya," katanya 

Di sisi lain, survei juga mencatat kondisi ekonomi di Jawa Barat dinilai berada pada kategori sedang dengan angka 44,3 persen. Penilaian tersebut dinilai lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi nasional yang masih dianggap kurang baik. 

"Namun demikian, masih terdapat sejumlah daerah yang dinilai memiliki kondisi ekonomi kurang baik, di antaranya Tasikmalaya, Pangandaran, dan beberapa daerah lainya,"katanya.

Djayadi membeberkan indikator utama yang mendasari persepsi positif Tata Kelola Pemerintahan Lebih dari 60 persen masyarakat menilai pelaksanaan pemerintahan berjalan sangat baik.

"Stabilitas Ekonomi, 44 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi daerah berada dalam kategori sedang/stabil. Layanan Publik dan Infrastruktur, Keberhasilan program lintas sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan koperasi dirasakan langsung oleh masyarakat,"ungkapnya. 

"Personalitas dan Komunikasi Publik, Popularitas Dedi Mulyadi (KDM) mendekati 100 perssn. Penggunaan media sosial secara aktif dan konten harian yang transparan dinilai berhasil membangun kedekatan serta persepsi positif publik,"tuturnya. 

Menanggapi hasil survei tersebut, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Antik Bintari, memberikan apresiasi sekaligus catatan strategis bagi keberlanjutan kepemimpinan Jabar. Menurutnya, hasil riset ini merupakan amunisi penting untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa.

"Survei ini adalah peta jalan agar birokrasi dan kepala daerah dapat berkolaborasi lebih padu. Visi Jawa Barat Istimewa harus dipastikan berjalan sesuai koridor dan tupoksi masing-masing perangkat daerah," tegas Antik.

Antik menggarisbawahi sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian dan terobosan strategi Pemprov Jabar ke depan.

"Keberpihakan Anggaran & Sinergi Wilayah, Penguatan relasi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembangunan merata di seluruh pelosok Jabar,"ungkapnya. 

Penanganan Ketimpangan Gender, Masalah gender dinilai interkonektif dan berdampak langsung pada program prioritas lain.

"Isu Sosial Melintas Sektor, Perlunya tindakan terpadu lintas instansi untuk menangani penurunan angka stunting, perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking),"tuturnya. 

Atik mengatakan, hasil evaluasi publik ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan evaluasi bagi Pemprov Jabar, melainkan juga menginspirasi daerah lain di Indonesia dalam mengoptimalkan kinerja di tengah keterbatasan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. (cpi/rpi)