Pemkot Tasikmalaya Dinilai Tidak Lakukan Sosialisasi, Proyek Pedestrian Diprotes Pedagang dan Petugas Parkir

Tasikmalaya, Jawa Barat – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya dinilai tidak lakukan sosialisasi, proyek pedestrian diprotes pedagang dan petugas parkir.

Pusat perkotaan Jalan HZ Mustofa dan Jalan Cihideung akan diubah seperti trotoar Jalan Malioboro di Yogyakarta.

Sejak Minggu (17/7/2022), proyek tersebut sudah dimulai. Alat berat sudah tampak di jalur utama. Ini membuat arus lalu lintas semrawut.

Terlebih lagi, jalur tersebut dilalui banyak kendaraan karena merupakan jantung kota yang paling sering dikunjungi masyarakat.

Sejak proyek tersebut dimulai, masuknya alat berat dan ditutupnya badan jalan, para petugas parkir dan pedagang kaki lima di lokasi tersebut protes.

Mereka menilai proyek akan menutup mata pencahariannya. Para pedagang menjadi sepi pembeli dan sebelumnya tak diberikan sosialisasi.

Baca Juga

Pendapatan Jabar Meroket 3 Kali Lipat Berkat Diskon Pajak Kendaraan 10 Persen, KDM Gaspol Bangun Jalan-jalan di Jabar

Salah satu petugas parkir, Endar (54), mengatakan dia bersama petugas parkir lainnya hanya bisa pasrah karena tidak ada pekerjaan lagi selain bertugas menata kendaraan di jalur perkotaan.

Ia menyayangkan pemerintah yang tak melakukan sosialisasi sebelumnya.

"Jalan ditutup asbes seperti ini jadi sempit. Bagaimana saya bisa dapat uang kalau begini. Apalagi Pemkot sebelumnya enggak ngasih tahu ada alat berat ke sini. Kami mau makan gimana karena pekerjaan kami hanya ngurus parkir disini," kata Endar, Selasa (19/7/2022).

Dia meminta pemerintah agar lebih bijak dalam membuat proyek ini. Pemerintah seharusnya memikirkan secara matang bagaimana dampaknya.

“Intinya kami bingung penghasilan kami dari mana kalau jalur ini ditutup," sambung Endar.

Sementara itu, Rohman (53), salah seorang pedagang yang tokonya terhalang lokasi proyek mengaku semenjak adanya proyek pedestrian menjadi sepi pembeli lantaran calon pembeli kesulitan parkir.

Para konsumennya lebih memilih tak jadi belanja ketimbang harus ribet memarkirkan kendaraanya di lokasi yang lebih jauh.

"Saya bingung ini bagaimana kok seenaknya saja main tutup dan datang alat berat. Kenapa tidak ada komunikasi serius dulu sama para pedagang. Kalau begini kan kami yang rugi," kata Rohman.

Rohman meminta agar pemerintah memikirkan dampak kerugian yang dialami para pedagang baik dari segi materi atau pun dari segi kemacetan arus lalu lintas.