Sekitar 20.000 Warga Temanggung Dicoret dari BPJS Kesehatan, Bupati Janji Upayakan Solusi

Temanggung, tvOnenews.com - Sekitar 20.000 orang warga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dinonaktifkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) Nomor 80 Tahun 2025.

Para peserta BPJS Kesehatan ini sesuai SK Mensos tersebut dinonaktifkan kepesertaannya oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terkait hal tersebut, Bupati Temanggung Agus Setyawan mengaku prihatin dan akan melakukan upaya terbaik sebagai solusi.

"BPJS dari kurang lebih 80.000 jiwa, kita dipotong 20.000 sekian jiwa, tetapi pemotongan itu kita juga belum tahu nama dan alamatnya di mana," kata Agus Setyawan, Kamis (12/6/2025).

Menurut dia , Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum diberi daftar 20.000 orang itu siapa saja.

Ia mengaku belum tahu alasan pemotongan atau penonaktifan tersebut, khusus untuk warganya.

Baca Juga

Polresta Surakarta Ungkap Kasus Penjualan Bayi, Ibu Kandung Terima Rp 6 Juta

"Kami menyayangkan keputusan ini sebab rakyat kecil yang memang membutuhkan BPJS Kesehatan akan menjadi korbannya," katanya.

Oleh karena itu, katanya, perlu dipikirkan bagaimana mencari solusi, jangan sampai warga tergolong miskin malah kepesertaannya dinonaktifkan.

"Pastinya kita akan berusaha mengupayakan bagaimana caranya. Nanti kita akan lihat listnya dulu. Kasihan memang,kalau masyarakat yang benar-benar tidak mampu lalu dipotong kita akan mengajukan keberatan ke BPJS, yang jelas kita prihatin,"katanya.

Direktur Utama RSUD Temanggung Tetty Kurniawati menyampaikan penonaktifan kepesertaan ini bisa berdampak terhadap pelayanan di RSUD karena tidak semua masyarakat paham hal ini.

"Masyarakat bisa mengakses masih terdaftar di JKN apa tidak di MyJKN-nya, silahkan dicek sendiri. Kalau di RSUD Temanggung yang menjadi kendala kadang-kadang pasien dan keluarganya tidak tahu bahwa mereka ini BPJS-nya sudah dicabut, padahal mereka butuh layanan. Maka sekali lagi masyarakat bisa mengakses masih di dalam data penerima PBI JKN APBN atau tidak di MyJKN dengan nomor NIK-nya," katanya. (ant/buz)