Antisipasi Ricuh, 3379 Personel Amankan Sidang Paripurna Hasil Pansus Hak Angket DPRD Pati
- Tim TvOne - Abdul Rohim
Pati, tvOnenews.com - Jelang sidang paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Jawa Tengah, Polresta Pati melakukan gelar pasukan pengamanan. Tiga ribuan personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya rapat paripurna yang diperkirakan akan dihadiri ribuan massa pro dan kontra hak angket.
Sebanyak 3.379 personel gabungan dari TNI Polri mengikuti apel gelar pasukan untuk pengamanan sidang paripurna hasil Pansus Hak Angket DPRD Pati yang akan digelar pada Jumat (31/10/2025).
Apel gelar pasukan personel gabungan TNI Polri ini di laksanakan di Mako Brimob Pati, Jawa Tengah, Kamis (30/102025).
Selain personel Polresta Pati, tim gabungan yang disiapkan untuk pengamanan sidang paripurna Hak Angket DPRD Pati itu berasal dari Sabhara dan Brimob Polda Jawa Tengah, beberapa Polres sekitar Pati hingga Satpol PP Pati.
Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi, mengungkapkan personel yang disiapkan itu sebanding dengan rencana jumlah massa dari kelompok pro dan kontra Bupati Pati Sudewo dari Masyarakat Pati Bersatu (MPB).
"Personel yang kita kerahkan 3.379 personel. Ini gabungan Polda dan Polresta Pati," kata Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi.
Dari surat pemberitahuan yang diterima Polresta Pati, kata Jaka Wahyudi massa pro Bupati Pati Sudewo sekitar 700 orang. Kemudian massa kontra Bupati Pati sekitar 1.000 sampai 2.000 orang.
"Personel yang kami siapkan akan sebanding dengan jumlah masyarakat dari kedua kubu yang hadir," terang dia.
Untuk mengantisipasi gesekan antara kedua kubu pro dan kontra Bupati Pati Sudewo, Polresta Pati akan mengatur lokasi titik kumpul massa di tempat berbeda.
Untuk massa pro Bupati Sudewo di utara gedung DPRD Pati, sedangkan massa dari Masyarakat Pati Bersatu (MPB) di sebelah selatan DPRD Pati atau sekitar alun-alun Pati.
"Potensi benturan kedua kubu kita antisipasi dengan menempatkan personel di dua titik berbeda. Kita ploting dan kita surati. Untuk MPB atau kontra (bupati) di sekitar alun-alun, sisi selatan DPRD. Untuk pihak yang pro di utara DPRD Kabupaten Pati," ungkapnya.
Kapolresta Pati, Kombes Pol. Jaka Wahyudi, mengimbau masyarakat agar bijak dan arif dalam menyampaikan aspirasi di muka umum.
Jaka meminta massa jangan sampai terprovokasi dan mudah dihasut sampai terpancing emosinya untuk melakukan hal-hal di luar kendali seperti perusakan, pembakaran hingga penganiayaan.
"Kita tak hendaki masyarakat berbenturan dengan petugas. Kita ini saudara kawan kita. Tolong bijak dan arif menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan sampai terprovokasi dan terpancing emosi sehingga melakukan kegiatan diluar kendali, seperti pengrusakan, pembakaran dn penganiayaan," ujarnya.
Selain menyiapkan 3.379 personel gabungan untuk pengamanan, Polresta Pati juga memasang pagar kawat berduri di depan DPRD Pati.
Penempatan kawat berduri di sepanjang pagar DPRD Pati ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi pengrusakan kantor DPRD Pati oleh massa peserta aksi.
"Kawat berduri itu SOP untuk mengamankan objek vital. Sehingga tidak ada yang dikhawatirkan," ucapnya
"Rawan di DPRD. Kita sudah koordinasi dengan pihak dewan bahwa sidang paripurna ini terbuka untuk umum tapi tidak dihadiri kedua kubu di ruang rapat. Namun bisa disaksikan live streaming dan media. Jadi yang boleh masuk media yang diundang. Untuk meminimalisir kericuhan," ungkap dia.
Sebelumnya, ketua DPRD Pati Ali Badrudin, menyampaikan DPRD Pati bakal segera menggelar rapat paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Rencananya rapat paripurna ini akan digelar pada 31 Oktober 2025.
"Tanggal 31 Oktober 2025 rapat paripurna menerima hasil laporan pansus DPRD Pati yang menindaklanjuti kinerja Bupati Pati," kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.
Menurutnya hasil jadwal rapat pemakzulan ini setelah anggota DPRD Pati menggelar paripurna membahas mengenai jadwal paripurna. Mereka sepakat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo digelar pada 31 Oktober 2025.
"Kalau itu dilanjutkan dan disepakati, kalau teman-teman DPRD meminta hak untuk menyatakan pendapatan maka dilanjutkan hak menyampaikan pendapat. Tapi harus kesepakatan dari teman-teman anggota DPRD Pati," jelasnya.
Ali menambahkan, rapat paripurna nantinya tim pansus hak angket menyampaikan kinerja selama hampir dua bulan ini kepada pimpinan DPRD Pati. Setelah itu hasil rapat pansus hak angket disampaikan kepada anggota lainnya. Jika setuju maka akan dilakukan ke penetapan dan disampaikan kepada Mahkamah Agung.
"Bisa juga langsung hari itu tergantung kesepakatan teman-teman anggota DPRD," kata dia. (arm/dan)
Load more