KESDM dan TNI AL Selidiki Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM di Perairan Semarang
- ist
KESDM Uji Sampel BBM, Kapal Masih Diawasi TNI AL
Penanganan kasus ini melibatkan koordinasi antara Kementerian ESDM dan TNI Angkatan Laut. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) V Semarang, Kolonel Marinir Sabprowanto, menyampaikan bahwa kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas sebagai barang bukti.
“Pelimpahan berkas perkara kapal NURFAIZAH 03 dilaksanakan hari ini. Kapal tersebut masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas sebagai barang bukti dan akan tetap berada dalam pengawasan,” ujar Sabprowanto.
Di sisi lain, Ditjen Gakkum ESDM melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan karakteristik BBM yang ditemukan. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui Laboratorium Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM.
“Hasil pengujian laboratorium akan digunakan untuk mengetahui lebih pasti kualitas dan kuantitas barang bukti guna mendukung proses pengembangan penyelidikan,” jelas Jeffri.
Hasil pengujian diharapkan dapat memberikan informasi lebih akurat mengenai kualitas dan kuantitas bahan bakar. Temuan laboratorium itu selanjutnya dapat digunakan bersama dokumen pengangkutan dan bukti lain dalam proses pendalaman perkara.
Selain pemeriksaan fisik dan laboratorium, penyidik akan menelusuri dokumen, meminta keterangan pihak-pihak terkait, serta memeriksa rantai pasok BBM. Langkah ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai sumber bahan bakar dan dasar hukum pengangkutannya.
Mengapa Distribusi BBM Ilegal Menjadi Perhatian Pemerintah?
Pemerintah menaruh perhatian terhadap dugaan penyimpangan dalam pengangkutan dan distribusi BBM karena praktik semacam itu berpotensi memengaruhi ketersediaan energi bagi masyarakat. Apabila pasokan terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh konsumen maupun pelaku usaha yang bergantung pada bahan bakar.
Jeffri menegaskan bahwa penanganan perkara ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Menteri ESDM untuk memperkuat pengawasan sektor energi.
“Apabila distribusi BBM terganggu, dampaknya dapat meluas, mulai dari potensi kelangkaan pasokan dan antrean di SPBU hingga terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat di Semarang dan sekitarnya,” ungkap Jeffri.
Untuk mengusut perkara tersebut, Ditjen Gakkum ESDM akan terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Penelusuran dilakukan agar asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diperiksa berdasarkan bukti.
Load more