Kasus Korupsi Menjerat Sejumlah Kepala Daerah di Jateng, Gubernur Gelar Pengawasan Daerah Bersama KPK, BPK dan BPKP
- Tim tvOne - Tim tvOne
Semarang, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperkuat sistem pengawasan terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta jajaran inspektorat pemerintah daerah.
Perbaikan sistem dan pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar anggaran negara tidak disalahgunakan dan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengawasan harus menjadi bagian dari seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/11/2026) yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, perwakilan lembaga pengawasan, para bupati dan wali kota, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Luthfi, penyatuan fungsi pengawasan antarlembaga diperlukan agar pengawasan berjalan lebih efektif dan tidak terkotak-kotak.
Sinergi tersebut juga diharapkan memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat." kata Gubernur Jawa Tengah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Endro Hudiyono, memaparkan sejumlah capaian tata kelola dan pengawasan di lingkungan Pemprov Jateng.
Salah satunya, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 15 kali berturut-turut.
Indikator lainnya, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 97,58 dengan predikat A, indeks integritas 82,85 dengan predikat A, serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebesar 96,00.
Kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh 1.515 wajib lapor dan pelaporan SPT Tahunan oleh 47.577 wajib lapor juga tercatat mencapai 100 persen.
Meski demikian, Endro mengingatkan bahwa capaian administratif tersebut belum cukup. Kualitas pengawasan tetap harus ditingkatkan, terutama melalui penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan manajemen risiko.
Ia menilai, keberhasilan pengawasan tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak rekomendasi pemeriksaan yang ditindaklanjuti atau aset yang berhasil dikembalikan. Lebih penting dari itu adalah memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terulang.
Load more