Dugaan Pemotongan BLT di Blora Terjadi Lagi, Masyarakat Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Bahkan video tersebut juga viral di media sosial. Dibagikan oleh akun instagram @_infoblora, Senin (26/9/2022).

Dalam video tersebut terekam jelas seseorang yang diduga sebagai aparatur desa sedang mendata nama-nama warga yang menerima BLT.

Sembari mendata, ia menerima uang pecahan Rp100 ribu an dari warga penerima BLT. Diduga uang itu hasil dari pungutan BLT milik warga.

Dalam caption video tersebut ditulis jika Dana Bansos BLT DD untuk penanganan Covid -19 triwulan ke-3 yang dibagikan pada Rabu (7/9/22) di Balai Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, memang diterimakan utuh atau penuh kepada warga yang berhak dengan nominal sebesar 900 ribu/orang.

"Sepulang dari menerima dana Bansos BLT, warga desa Keser yang telah menerima dana Bansos BLT tersebut (sebanyak 102 orang) langsung berbondong-bondong ke Balaidesa Keser guna menyerahkan atau menyetorkan sumbangan (yang diwajibkan ?) sebesar 100 ribu Rupiah per orang yang diserahkan kepada perangkat desa yang telah ditugaskan untuk menerima dan mencatat setoran sumbangan dari warga," dikutip dari video yang diungah oleh @_infoblora, Senin (26/9/2022).

Dari beberapa warga diperoleh keterangan bahwa mereka menyerahkan sumbangan tersebut sesuai dengan arahan dari para RT masing masing sewaktu membagikan undangan penerimaan bansos BLT tersebut kepada setiap warga.

Baca Juga

Viral Jenazah Bocah 8 Tahun Dibawa Pakai Motor di Pandeglang, Lewati Jalan Rusak

Padahal sebelumnya, Kapolres Blora AKBP Fahrurozi mengatakan jika dalam BLT dilarang pihak-pihak tertentu melakukan pemotongan atau pungli.

"Berkaitan dengan Bansos, tidak ada tarikan satu rupiah pun. Dalam prosesnya kita akan kawal, berapa yang seharusnya diterima masyarakat harus sesuai," ujar Fahrurozi beberapa waktu lalu usai kegiatan di Pendopo Bupati Blora.

Selain Bupati Blora, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sebelumnya juga meminta kepala desa untuk mengawal penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran.

Ganjar menegaskan agar seluruh kades dan perangkatnya tidak melakukan penyelewengan termasuk melakukan potongan terhadap bantuan tersebut. (Agw/Buz)