Amankan Pilkades Serentak di Kabupaten Semarang, 1.500 Petugas Gabungan Disiagakan

Semarang, Jawa Tengah - Guna mengamankan pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang akan digelar pada 30 Oktober 2022 mendatang Polres Semarang bersama dengan TNI, Linmas dan Polda Jawa Tengah menurunkan 1.500 pasukan pengamanan.

Polres Semarang telah memetakan sejumlah daerah rawan dalam Pilkades Serentak 2022. Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika mengatakan, pihaknya telah membagi tingkat kerawanan menjadi beberapa tingkat.

" Polres Semarang telah membagi tingkat kerawanan sesuai dengan klasifikasinya. Ada yang merah, ada yang kuning dan ada yang hijau. Untuk yang merah kita siapkan pengamanan intens dan siapkan strategi pengamanannya," jelas AKBP Yovan Fatika usai apel pengamanan Pilkades 2022, Rabu (26/10/2022).

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi akan ada penanganan khusus. Polres Semarang telah menyiapkan rayonisasi penanganan di TPS yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan.

" Akan ada pembagian dan pergerakan pasukan di wilayah rawan, terutama di wilayah TPS yang terjadi konflik. Kita juga akan di bantu oleh Polres Polres tetangga, Polda Sat Brimob, dan TNI serta Linmas," imbuh Kapolres.

Kapolres juga menambahkan jika Polres Semarang saat ini telah siap dalam melakukan pengamanan.

Baca Juga

Polresta Surakarta Ungkap Kasus Penjualan Bayi, Ibu Kandung Terima Rp 6 Juta

Sementara itu Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan Pilkades Serentak 2022 akan diikuti oleh 24 Desa. Ia meminta kepada panitia Pilkades untuk tetap netral dalam pelaksanaan Pilkades.

" Saya minta panitia pelaksana untuk tetap netral. Sehingga pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan sukses tanpa ekses," ujar Ngesti Nugraha.

Ngesti juga mengatakan, Pilkades 2022 akan diikuti oleh 71 calon kepala desa dan telah melaksanakan ikrar pilkades damai.

" Siapapun yang menang itu merupakan pilihan masyarakat dan harus kita terima. Saya berharap Pilkades ini berjalan dengan lancar, amqn dan murni sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," pungkasnya. (Abc/Buz)