Kecewa, Petani Hutan Protes DPRD Bojonegoro karena Surat Edaran Pelarangan Pupuk Bersubsidi

Bojonegoro, tvOnenews.com - Puluhan petani sekitar hutan yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Pemanfaat Hutan (Asmaptan) Kabupaten Bojonegoro, kecewa pada pemerintah Kabupaten Bojonegoro perihal kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Hal ini terungkap saat hearing dalam ruang Paripurna DPRD Bojonegoro ditemui oleh lima anggota DPRD yakni Lasuri, Doni Bayu Setyawan, Sigit Kushariyanto, Sally Atyasasmi, dan Sukirno dengan menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro dan Kabag Hukum, Kamis Sore (16/4).

Pasalnya dalam pertemuan tersebut petani belum mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dengan mudah, bagi petani yang mengelola lahan hutan.

"Kami kecewa pada OPD-OPD pemkab karena bicara regulasi tidak ada yang nyambung," ujar Ketua Asmaptan Bojonegoro, Amin Tohari.

"Kesini kami menuntut kepada pemerintah daerah untuk hadir memberikan jatah pupuk bersubsidi pada petani sekitar hutan," lanjutnya.

Jumlah petani hutan di Bojonegoro sekitar 200.000 KK dengan lahan yang dimiliki kurang lebih 4.000 hektar. Tanaman yang dihasilkan kebanyakan jagung, padi, cabe dan bawang merah.

Baca Juga

Permintaan Global Meningkat, Wamentan Sudaryono: RI Siap Ekspor 1,5 Juta Ton Pupuk

"Petani hutan tidak dapat perhatian jatah pupuk apalagi saat muncul surat edaran pelarangan pupuk bersubsidi bagi petani hutan dari dinas pertanian, itu yang menambah kita sengsara," ungkap Amin Tohari.

Dampaknya, panen tahun ini, petani hutan menangis karena hasil panennya menurun drastis hingga 50 persen. 

"Biasanya panen jagung satu hektar bisa menghasilkan tujuh ton, itu separuhnya hanya 3,5 ton. Apalagi harga pupuk saat ini mencapai Rp500ribu per sak," tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth saat dikonfirmasi mengatakan, surat edaran perihal larangan pupuk bersubsidi sudah dicabut beberapa hari lalu.

"Poinnya mereka awalnya adanya larangan berdasarkan dari dinas pertanian, padahal surat kami sifatnya pemberitahuan adanya relugasi baru terkait jatah pupuk bersubsidi," bantah Helmy.

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi menjelaskan bahwa komisinya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait pada Desember lalu, bagaimana petani hutan di Bojonegoro mendapatkan solusi terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk petani hutan. 

"Kami minta diinventarisir berapa kebutuhan pupuknya sehingga kita tahu jumlah pasti kebutuhannya," tandas Sally. (dra/gol)