Diduga Tak Becus Kelola Empat Pasar di Bojonegoro, Puluhan Warga Lakukan Aksi Demo

Bojonegoro, tvOnenews.com - Puluhan warga yang tergabung dalam LSM Angling Dharmo Bojonegoro melakukan aksi demo ke Kantor Polres Bojonegoro dan Gedung DPRD Bojonegoro. Mereka menuntut penegakan hukum untuk mengusut tuntas dugaaan korupsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro pasar hewan tahun anggaran 2021 senilai Rp4,8 miliar. 

Usai ditemui Kepala Bagian Opersional (Kabag Ops) Polres Bojonegoro Kompol Budi Santoso dan Kasat Intelkam Iptu Joko Sutrisno, mereka melanjutkan aksi demo ke Gedung DPRD Bojonegoro yang hanya ditemui Sukur Priyanto sebagai Wakil Ketua DPRD Bojonegoro dari Partai Demokrat.

Sejumlah perwakilan pun diterima masuk ke Ruang Paripurna DPRD, dan menyampaikan kritikan terkait kinerja Kepala Disdagkop UM Bojonegoro Sukaemi yang tidak becus kelola empat pasar yang telah dibangun dengan nilai uang APBD Bojonegoro ratusan miliar rupiah.

Spanduk dengan yang disampaikan tuntutannya ke DPRD, tidak fokus pada misinya menanyakan kasus dugaan di pasar hewan, malah mempertanyakan kondisi pasar lama dan pasar lainnya.

"Kami mempertanyakan opini yang dibangun di masyarakat terkait pembangunan baru (wisata) yang katanya sudah ada perdanya, seakan-akan saya disuruh menyalahkan pak Sukur," kata Ketua LSM Angling Dharmo Muchamad Nasir. 

Dia juga mengatakan, usai mendengarkan penjelasan dalam audensi tersebut, ternyata tidak ada perda yang mengatur pemindahan, hanya ada pembangunan pasar lama.

Baca Juga

Sembilan Orang Pihak Swasta Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi BNPB

"Ini yang patut disalahkan adalah pak Kemi, selaku kepala dinasnya yang gak bertanggungjawab, belum lagi Pasar Kedewan yang kosong serta lainnya. Ini Kemi semestinya sudah out (keluar) lah. Kasus pasar hewan diharapkan ditindaklanjuti dan ada tersangkanya," tambah Nasir..

Menanggapi tuntutan LSM Angling Dharmo, Sukur Priyanto mengatakan, kalau mau menyoroti kinerja Pemkab Bojonegoro dalam aksinya, jangan hanya pada satu dinas saja.

"Kalau demo tidak hanya soal pasar saja yang ditanyakan, namun bau korupsi di tempat lain juga banyak," jelas Sukur.

"Kalau menilai kinerja pak Kemi dari sebulan lalu, sudah kuberi piala kegagalan pembangunan pasar dan ekonomi Kabupaten Bojonegoro, saya usulkan karena apa? Ratusan miliar telah dianggarkan, dinas perdagangan tersebut tidak mampu kelola dan gagal, seperti Pasar Banjarejo yang jadi pasar sundel bolong, pasar wisata, belum.Pasar Sroyo dan Pasar Kasiman," ujar Sukur.

Ketua LSM menambahkan, hal itu sebagai bukti bahwa kepala dinas tak becus dalam menjalankan pekerjaannya. Sukaemi dianggap tidak mempunyai program yang jelas dan tidak memiliki perencanaan yang matang, sehingga pasar yang dibangun malah terkesan tidak layak untuk ditempati pedagang maupun pembeli.

"Dengan dipertahankannya Kemi menjadi kepala dinas itu hak otoritas dan kewenangan bupati. Dipertahankan mungkin ada pertimbangan lain, kalau saya ya sudah gak layak dipertahankan, karena apa? Ratusan miliar membangun pasar dialokasikan ke dinas perdagang, arahnya kita membangun ekonomi masyarakat. Namun faktanya usai dibangun kondisi malah seperti ini dan dinas tidak tanggap. Kita hidup di era modern, sekarang ini banyak pasar modern belanja online. Dan tidak ada upaya-upaya menarik magnet untuk mendatangkan pembeli di pasar yang dibangun. Apakah kita biarkan uang APBD 7 triliun dibuat seperti ini? Rakyat miskin di Bojonegoro masih ada, ini data BPS bukan kata pak Sukur," pungkasnya. (dra/far)