Anies Gandeng Cak Imin, Ketua DPD Demokrat Jatim : Ada Penyimpangan Piagam Koalisi Perubahan

Surabaya, tvOnenews.com – Partai Demokrat Jawa Timur mengambil langkah tegak lurus dengan keputusan dan kebijakan DPP Partai Demokrat, terkait bakal capres Anies Baswedan yang menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. 

Pengurus partai menilai wajar dan bisa dimaklumi jika kader-kader Demokrat menghentikan sosialisasi, salah satunya dengan menurunkan spanduk dan membongkar baliho Anies Baswedan sebagai capres.

Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, usai mengikuti rapat virtual dengan Majelis Tinggi Partai di Kantor DPD Demokrat Jawa Timur di jalan raya Jemursari Surabaya. 

Menurut Emil, pada prinsipnya langkah Demokrat Jatim tegak lurus dengan keputusan dan kebijakan partai terkait situasi ini. 

“Meski begitu ada konsekuensi logis bahwa kader-kader Demokrat yang telah memberi konsistensi dan dukungan kepada Anies sebagai Bacapres Koalisi Perubahan, memutuskan tidak lagi melakukan sosialisasi tersebut,” ungkap Emil Dardak.

Diantaranya kader-kader Demokrat di sejumlah daerah melepas spanduk dan membongkar baliho Anies sebagai Capres dari Koalisi Perubahan. 

Baca Juga

Kunjungan Wisatawan Libur Lebaran 2026 Tembus 5,31 Juta Pelancong, Gubernur Khofifah: Jatim Destinasi Favorit

“Tapi jangan dipikir itu dilakukan karena AHY tidak jadi Bacawapres ya. Melainkan situasi ini ada hal yang fundamental dampaknya kepada kesinambungan dari kebersamaan,” ujar suami Arumi Bachsin ini.

Wakil Gubernur Jawa timur ini menambahkan, langkah-langkah yang diambil oleh para kader Demokrat tersebut memang sudah diketahui oleh DPP (Demokrat) dan sudah dimaklumi.

“Sekali lagi, hal ini tidak sekedar AHY tidak jadi Bacawapres dari Anies, namun karena ada proses yang tidak sesuai dengan Piagam Koalisi Perubahan. Karena itu, wajar sosialisasi yang sudah dilakukan perlu ditinjau ulang,” pungkasnya.

Selanjutnya, langkah Demokrat Jawa Timur masih menunggu perkembangan situasi terkait hal ini, sesuai dengan kebijakan dan keputusan dari DPP Demokrat. (msi/hen)