Kampus Dinilai Sebagai Ajang Adu Gagasan dan Debat yang Ideal Bagi Bacapres-Bacawapres

Surabaya, tvOnenews.com - Dinamika politik terus berjalan dinamis seiring pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Berbagai nama bakal calon presiden (bacapres) sudah mulai menjalankan agenda kampanye politik. Ajakan dan undangan debat terbuka mulai muncul dari berbagai kalangan sebagai ajang adu gagasan. Beberapa waktu lalu, Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi panggung para bacapres untuk berbicara pada publik tentang gagasan.

Dr Suko Widodo Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga (Unair) menilai, kampus sebagai salah satu lingkungan yang ideal untuk mengadakan ajang adu gagasan dan debat bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, kampus memiliki sumber daya manusia yang kritis dan kompeten dalam berbagai bidang.

Kampus sebagai Ruang Strategis

Menurut Suko, kampus lebih rinci dalam mengadakan kajian strategis. Kampus memiliki metodologi yang rinci dalam menakar setiap gagasan yang dibawakan ke publik. Kampus memiliki metodologi yang komprehensif untuk mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut. Selain itu, Suko menganggap kampus efektif dalam mengarahkan kampanye politik kepada pemilih pemula, terutama mahasiswa.

“Bacapres dituntut untuk lebih kritis dan strategis dalam menyampaikan gagasan. Eksistensi bacapres dalam menyampaikan gagasan lebih teridentifikasi dengan kritis dan mendalam,” ujar Suko.

Buka Ruang Diskusi Inklusif

Baca Juga

Alhamdulillah, Jatim Terbanyak Lolos SNBP 7 Tahun Berturut-turut

Sistem dialog antar bacapres yang kampus adakan bukan merupakan gagasan baru. Suko menjelaskan bahwa sistem tersebut sudah lama digunakan di Amerika. Sebuah kemajuan bagi Indonesia untuk mulai melibatkan partisipasi politik generasi muda.

Selain itu, agenda kampanye politik di dalam kampus juga merupakan hal yang berlawanan dengan hukum. Selain itu, kampus relevan ketika dijadikan sebagai wadah diskusi yang inklusif.

“Mulai adanya kampanye politik yang masuk kampus tentunya perlu bekal informasi yang cukup untuk mengkaji dinamika politik menuju 2024,” ujar Suko yang merupakan dosen mata kuliah Komunikasi Politik di FISIP Unair.

Menjaga Integritas dan Keberimbangan

Suko juga menambahkan catatan bahwa tidak semua kampus memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengadakan kegiatan tersebut. Diperlukan kampus dengan nilai integritas dan memiliki kajian yang relevan. Penting untuk diperhatikan bahwa kampus tersebut juga tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Nantinya hal tersebut juga akan menjadi tolok ukur keberimbangan agar tidak memihak ke salah satu pihak.