Jatim Terima Penghargaan Inovasi Pelayanan Digital, Gubernur Khofifah: Pelayanan Publik Lebih Cepat, Akurat dan Transparan dengan Digital Sistem

Selain itu, pada September 2024 mendatang Western Sydney University juga akan hadir di Jawa Timur. Yang mana, keberadaannya akan fokus pada digital innovation.

"Jadi kita mencangkok karena kebutuhan pemenuhan industri manufaktur serta sistem pemerintahan berbasis elektronik harus lebih advance lagi. Mudah-mudahan dengan digitalisasi sistem ini kita bisa betul-betul memberikan layanan lebih maksimal lagi kepada masyarakat," katanya.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi mendalam atas penghargaan yang diterima. Ia menyebut kalau penghargaaan ini merupakan kerja keras semua pihak termasuk seluruh staf pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih ke ASN Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten/kota yang sudah memaksimalkan koneksi digital ekosistem ini. Terima kasih juga kepada tvOne atas penghargaan ini. Inovasi kami akan selalu kami tumbuh kembangkan untuk bisa memberikan layanan terbaik," ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, Jawa Timur mencatatkan peningkatan signifikan jumlah daerah yang masuk kategori digital di wilayahnya. Sehingga, ada peningkatan signifikan dalam penerapan ETPD. Pada paruh kedua tahun 2022, hanya ada lima pemerintah daerah di Jawa Timur yang berkategori digital.

Angka ini meningkat pesat menjadi 38 pemerintah daerah pada paruh pertama tahun 2023. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang sudah masuk kategori digital juga dibarengi dengan peningkatan indeks ETPD, dengan rata-rata nilai indeks sebesar 91,7 persen untuk 39 daerah yaitu Provinsi dan 38 kabupaten/ kota pada semester pertama tahun 2023. Angka ini meningkat dibandingkan kinerja paruh kedua tahun 2022 yang rata-rata skornya 88,7 persen.

Baca Juga

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Penerapan ETPD di Jawa Timur akan diterapkan pada tujuh jenis transaksi antara lain retribusi pelayanan publik, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, internet banking korporasi, pembayaran PBB online, pembayaran BPHTB online, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pembayaran online dan pajak daerah lainnya (PDL).

Keberhasilan Pemprov Jatim dalam percepatan implementasi ETPD sejalan dengan percepatan jumlah pemerintah daerah yang memasuki bidang digital di tingkat nasional. Menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian, sejauh ini jumlah pemerintah daerah yang bergerak di sektor digital sebanyak 399 atau 73,6 persen. Pada akhir tahun 2023, target jumlah daerah yang masuk kategori digital diharapkan mencapai 75 persen.