Roadshow Bus KPK Tiba di Bojonegoro, Kampanyekan Hajar Serangan Fajar dalam Proses Pilkada

Bojonegoro, tvOnenews.com - Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 tiba di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan KPK akan berada di Bojonegoro hingga Minggu (9/6) dalam misi pemberantasan korupsi melalui rangkaian penjelajahan ke-12 kota/kabupaten di Pulau Jawa. 

Pembukaan Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi dilaksanakan di Pendopo Malowopati. Ada berbagai stand pameran menarik, diantaranya bisa melihat Bus KPK dengan berbagai fitur edukasi, layanan kegawatdaruratan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, layanan pemeriksaan kesehatan gratis RSUD Padangan, layanan kependudukan desa/kelurahan dari Disdukcapil, Layanan Pendampingan dan Konsultasi Perizinan Berusaha (LaDa KoPi) dari DPMPTSP. 

Selain itu, juga ada Jelajah Perpustakaan Membangun Budaya Literasi oleh Dispusip Kabupaten Bojonegoro, donor darah dan beberapa stand pameran dari stakeholder lainnya seperti PD. BPR. 

Adapun 12 kota/kabupaten rute Roadshow Bus KPK diantaranya Bangkalan (30 Mei-2 Juni), Bojonegoro (6-9 Juni), Surabaya (13-16 Juni), Brebes (27-30 Juni). Berlanjut ke Wonosobo (4-7 Juli), Semarang (11-14 Juli). Selanjutnya ke Cianjur (25-28 Juli), Bandung Barat (1-4 Agustus). Rute jelajah selanjutnya yaitu Bandung (8-11 Agustus), Lebak (23-25 Agustus), Pandeglang (29 Agustus-1 September), dan rute terakhir yaitu di Serang (5-8 September). 

“Ini adalah kegiatan dengan tema Hajar Serangan Fajar. Kita tahu sebentar lagi akan menghadapi proses pilkada, dimana tema ini diusung oleh KPK sebagai bagian dari kampanye pada proses politik yang ada di pemerintah daerah yaitu pemilihan kepala daerah,” jelas Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha saat sosialisasi antikorupsi.

Pihaknya menyampaikan ada banyak alat ukur yang telah dilakukan untuk mengukur potensi korupsi di suatu lembaga maupun daerah. Seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Alat ukur ini menjadi bagian penting saat menjalankan program kepemerintahan dalam pelayanan publik agar mendapatkan output tidak korupsi. 

Baca Juga

KPK Akui Sejumlah Manajemen BUMN Belum Sampaikan LHKPN

Hasil SPI ini adalah survei yang menilai tingkat risiko dalam pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk meningkatkan kesadaran yang diukur dalam beberapa dimensi. Yakni mulai dari transparansi integritas dalam menjalankan tugas, pengelolaan anggaran, maupun sosialisasi antikorupsi. 

“Penyebab korupsi sering terjadi karena melakukan pembenaran apa yang telah dilakukan. Selain itu karena ada kesempatan dan kapabilitas untuk melakukannya,” tegasnya.