Dukung Roadshow Bus KPK 2024, Pj. Gubernur Jatim Sebut Upaya Preventif Sosialisasikan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Surabaya, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah budaya tindak korupsi melalui Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (13/6). 

Menurutnya, roadshow yang mengambil tema Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Roadshow Bus KPK 2024 ini menjadi upaya nyata mencegah korupsi hingga lini terbawah yakni siswa sekolah agar mengakar budaya antikorupsi sampai ke daerah. 

"Roadshow Bus KPK ini sangat menginspirasi. Bahkan, kami akan meniru menggunakan bus milik Pemprov Jatim dan kemudian berkeliling sebagai upaya peningkatan pencegahan korupsi di daerah," ungkapnya saat Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024.

Tak hanya roadshow, dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan Rapat Koordinasi Peningkatan Upaya Pemberantasan Korupsi bersama seluruh Kepala Daerah wilayah Provinsi Jawa Timur. Serta dilakukan pula Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi sekaligus koordinasi kepala daerah se-Jatim. 

Adhy mengatakan, keberadaan Roadshow Bus KPK menjadi bagian dari upaya preventif mengedepankan pendidikan antikorupsi meskipun roadshow ini masih dilakukan di Kota Surabaya, Bojonegoro dan Bangkalan. 

"Harapan kami, semua daerah bisa dijangkau oleh Bus KPK ini. Roadshow ini juga menjadi terobosan baru meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi yang mampu menyentuh semua lini masyarakat,” ujarnya. 

Baca Juga

Khofifah Kukuhkan 413 Paralegal Muslimat NU Jawa Timur

Sebagai provinsi yang besar, Jatim memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran besar yang menjadi perhatian di dalam upaya mencegah adanya tindak pidana korupsi. 

Dalam upaya pencegahan Korupsi, KPK telah menyusun beberapa program dan instrumen monitoring yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing-masing daerah. 

"Yang terpenting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah adalah integritas, moralitas, kejujuran dan pekerjaan dilakukan secara digital tersistematis. Maka transformasi digital bisa mengurangi dan menghilangkan celah korupsi," sebutnya. 

Pemprov Jatim, secara umum telah melakukan langkah-langkah konkret guna mencegah adanya praktik koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti sosialisasi, bimbingan teknis tentang pencegahan koruspi dan pengaduan baik lapor spam atau whistleblower.