Dukung Roadshow Bus KPK 2024, Pj. Gubernur Jatim Sebut Upaya Preventif Sosialisasikan Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Kemudian melakukan zona integritas ke seluruh perangkat daerah juga melakukan transformasi digital seperti pemberian bantuan yang bersifat cashless, pengguanaan kartu kredit pemerintah.

Terkait SPI, Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa sebagai alat ukur yang objektif, SPI berperan untuk memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di pemerintah daerah. 

Saat ini, Indeks SPI rata-rata Jatim Tahun 2023 sebesar 75,3. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni 70,9. Adapun skor dimensi komponen internalnya yaitu integritas dalam pelaksanaan tugas nilai 84,5 pengelolaan anggaran dengan nilai 86,2 dan pengelolaan PBJ dengan nilai 89,5. 

Untuk pengelolaan SDM nilai 76,1 perdagangan pengaruh dengan nilai 74,9 serta sosialisasi anti korupsi dengan nilai 67,8. 

Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, dalam mengelola dan pengawasan anggaran, Jatim membutuhkan dukungan dan suport serta bimbingan dari KPK RI untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara. 

Sementara itu, dalam sambutannya, Pimpinan KPK RI Johanis Tanak mengatakan, pemberantasan korupsi sangat penting di negeri ini. Korupsi menjadi persoalan bersama dan bahkan menjadi darurat perang terhadap korupsi pada era Presiden RI pertama Ir Soekarno. 

Baca Juga

Sejumlah Provokator Menyusup di Demo Depan Gedung Grahadi Surabaya, Aksi Damai Mendadak Mencekam

Faktor penyebab utama korupsi, salah satunya adalah integritas. Integritas sendiri adalah sikap atau kepribadiaan sesuai etika agama, peraturan perundangan-undangan. 

Lebih lanjut Johanis mengatakan, dalam Roadshow Bus KPK 2024 di Jatim di dalamnya terdapat adanya infrastruktur IT, komputer yang dilengkapi informasi sampai pendidikan anti korupsi yang diperuntukkan kepada masyarakat terlebih anak usia sekolah. Diharapkan, Bus KPK bisa banyak dikunjungi masyarakat dan anak sekolah agar mendapatkan arahan, bimbingan dan pendidikan anti korupsi. 

"Mereka yang masuk diberikan arahan bimbingan dan latar belakang pendidikan anti korupsi. Melalui Bus KPK ini, pengetahuan anti korupsi bisa diperoleh sejak dini ketika duduk di bangku sekolah,” ujarnya 

"Kalau anak sekolah ini memahami pendidikan korupsi sejak dini maka budaya seperti mencontek dan perbuatan tidak baik bisa dihindarkan," tegasnya. 

Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pj. Gubernur Jatim, Pj. Sekdaprov Jatim, Asisten Administrasi Umum, Ka. Inspektorat, Sekretaris DPRD Jatim dan Ka. Bappeda Prov. Jatim. Yang mana penandatanganan ini disaksikan oleh pimpinan KPK RI.