PPATK Ungkap Seribu Lebih Penjabat Legislatif Terlibat Judi Online, Pakar : Ditengarai Modus Pencucian Uang

Surabaya, tvOnenews.com - Banyaknya pejabat legislatif di Indonesia  yang terlibat judi online sebagaimana diungkap PPATK, praktisi hukum di Kota Surabaya menengarai hal tersebut bisa jadi menjadi salah satu modus pencucian uang.

Karena itu, polisi didesak untuk mengusut tuntas kasus perjudian online hingga ke akarnya, termasuk adanya modus pencucian uang.

Indonesia darurat perjudian online, masyarakat banyak yang terlibat judi online, tidak hanya masyarakat kelas bawah, namun beragam profesi juga terjerat perjudian online,  mulai dari aparatur sipil Negara (ASN), Polri dan TNI.

Tak hanya itu, belum lama ini lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sebanyak seribu anggora legislatif di Indonesia juga terlibat perjudian online.

Praktisi hukum di Kota Surabaya, Sahlan Azwar menengarai adanya modus pencucian uang dalam perjudian online. Tak heran jika ditemukan fakta ada banyak pejabat legislatif di Indonesia yang terlibat judi online. Karena praktek perjudian online ini mudah untuk melakukan pencucian uang, dimana para pejabat bekerja sama dengan bandar judi online untuk melakukan pencucian uang, sehingga tidak terlacak oleh penegek hokum.

“Kenapa judi online begitu mudah padahal alat negara sudah begitu lengkap untuk menggulung sebuah bandar judi. Sebagaimana kami sebutkan tadi, modus pencucian uang itu banyak ya salah satunya perjudian online,” ujar Sahlan Azwar.

Baca Juga

Operasi SAR Korban KM Virgo Diperpanjang Basarnas Tujuh Hari, 71 Orang Masih Hilang

“Kami minta kepada aparat juga untuk mendalami ini karena modus perjudian itu pejabat-pejabat yang kenal dengan ownernya itu, bisa dilakukan judi di sana. Setelah melakukan judi nanti mereka bersepakat di belakang bandar hasil perjudian itu nanti, berapa persen untuk bandar dan berapa persen untuk pejabat yang melakukan perjudian,” ungkap praktisi hukum asal Tanah Minang ini.

Sahlan menambahkan, ketika nanti dicari kalau uang tersebut ternyata sudah dilakukan judi dan beralih kepada pihak ketiga, maka tentu uang itu akan sangat susah untuk dicari karena sudah berpindah kemana uang itu.

“Kami berharap kepada pejabat dan pemerintah, kepada Kapolri untuk menindak tegas pejabat-pejabat yang melakukan judi online dengan modus pencucian uang. Kita melihat banyak sekali pejabat-pejabat yang ditangkap oleh KPK, berjudi di dalam negeri dan berjudi di luar negeri, nanti hasil perjudian itu akan dibagikan kepada bandar itu kepada orang yang berjudi,” jelasnya.

 “Kita lihat kan banyak sekali pejabat untuk melakukan perjudian dan uang itu ketika di track tidak ada. Artinya habis tidak ditemukan uang itu. Jadi kita menduga benar judi online ini salah satu modus juga untuk melakukan pencucian uang,” tegas lelaki yang juga sebagai curator ini.

Karena Indonesia saat ini darurat judi online, Sahlan Azwar mendesak aparat kepolisian dan KPK serius menelusuri tindak pidana pencucian uang, termasuk dengan modus dengan melakukan judi online. Dia berharap pemberantasan judi online terus dilakukan oleh polisi, KPK maupun Satgas yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Ridodo.

“Kami tidak ingin pemberantasan judi online ini hanya dilakukan sebatas saat ramai dibicarakan publik, namun selebihnya jika sudah adem ayem, aksinya mandek begitu saja. Tidak ada tindak lanjutnya, padahal sudah banyak masyarakat yang menjadi korban judi online,” pungkasnya. (msi/gol)