Bersurat ke Presiden, MAKI Jatim Ingatkan APH soal Pemeriksaan Calon Kepala Daerah di Masa Pilkada

Surabaya, tvOnenews.com - Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo bersama dengan pengurus Pro Jokowi (Projo) dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB) berkirim surat ke Presiden RI Jokowi.

Heru mengirim surat ke Presiden Jokowi atas indikasi oknum di Subdit III Tipidkor Polda Jatim menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya soal proses pengadaan di pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga ke pengusaha.

"Ada surat keterangan atau klarifikasi, bahkan jumlahnya ribuan yang dilayangkan Subdit Tipidkor kepada pejabat institusi pemerintah provinsi, kabupaten/kota terkait pengadaan di Jatim," kata Heru saat konferensi pers.

"Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Subdit III Tipidkor ke pemerintah dikakukan tanpa terlebih dahulu melakulan analisa atau ada tidaknya indikasi korupsi. Dan ujung-ujungnya berakhir dengan negosiasi alias pemberian upeti," tambahnya.

Heru menyebut Subdit Tipidkor III sering melakukan intimidasi ke pejabat pemprov, pemkot, pemkab, dan pengusaha. Hasilnya, banyak pelaksanaan pengadaan yang tidak transparan termasuk hasil dari pengadaan tersebut.

"Oleh karena itu malam ini kami juga sepakat untuk membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan Kaporli Pak Sigit untuk melakukan evaluasi di Subdit III Tipidkor Polda Jatim," jelasnya.

Baca Juga

Eks Penyidik KPK Sebut Pernyataan Noel Tak Dapat Dianggap Sepele

Selain itu, Heru menyebut Subdit III Tipidkor Jatim masih nekat memanggil bacakada dalam momen menjelang penetapan paslon di Pilkada Serentak.

"Bahwa ketika Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim masih melakukan pemanggilan terhadap bacakada, padahal sudah ada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.I.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024," katanya.

Heru menyebut, tindakan dari Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim ceroboh. Ia ingin Ditreskrimsus harusnya menghormati proses Pilkada yang sedang berlangsung agar tidak ada black campaign untuk menjatuhkan salah satu bapaslon.

"Tindakan Subdit III Tipidkor Polda Jatim sudah sangat meresahkan. Kami mendukung pemberantasan korupsi, asal dengan tujuan yang benar di mana kepentingan rakyat di atas segalanya," tandasnya.

Acara ini turut diikuti oleh jajaran pengurus DPD Pro Jokowi (Projo) dan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB). (sha/far)